Mau Pensiun, Ini Profil dan Biodata Kepala Basarnas Henri Alfiandi yang Jadi Tersangka KPK - News
News, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Henri Alfiandi (58) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan proyek alat deteksi korban reruntuhan.
Dikutip dari Wikipedia, Henri Alfiandi adalah seorang Purnawirawan TNI Angkatan Udara dengan pangkat terakhir Marsekal Madya.
Henri, merupakan alumnus Akademi Angkatan Udara (AAU) 1988.
Purnawirawan bintang tiga di Angkatan Udara ini sudah dimutasi ke Mabes TNI AU karena memasuki masa pensiun, Senin (17/7/2023) minggu kemarin.
Berikut profil dan biodata Henri Alfiandi
Henri Alfiandi lahir di Maospati, Magetan, Jawa Timur pada 24 Juli 1965.
Henri mengawali karier militernya pada 1988, selepas lulus pendidikan di AAU.
Meski begitu sejak kecil Henri Alfiandi telah tumbuh di lingkungan AU.
Dirinya pertama kali mengenyam pendidikan di SD Angkasa Lanud Iswahjudi Madiun pada 1979.
Henri lalu melanjutkan pendidikan Sekkau pada 1997 dan kembali ikut program pendidikan militer Seskoau (2003).
Empat tahun kemudian pada 2007, Henri menempuh pendidikan di Lehrgang Generalstabs/Admiralstabsdienst Mit Internationaler Beteiligung (LGAI) Jerman.
Ia juga mengenyam pendidikan militer The Legion of Merit pada 2012.
Pada 2013 Henri Alfiandi kemudian lolos pendidikan Sesko TNI.
Dilanjutkan pendidikan di US Air War College pada 2015.
Henri membutuhkan waktu kurang lebih 30 Tahun untuk mendapatkan pangkat Marsda yang kini yang ia miliki.
Ia menyandang pangkat Letda di 1988 hingga pada akhirnya mendapatkan promosi kenaikan pangkat 3 tahun yang lalu, tepatnya pada 24 September 2018.
Terkini Lainnya
KPK Tangkap Pejabat Basarnas
Henri Alfiandi adalah seorang Purnawirawan TNI Angkatan Udara dengan jabatan Marsekal Madya sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan proyek alat
Berikut profil dan biodata Henri Alfiandi
KPK Tangkap Pejabat Basarnas
BERITA REKOMENDASI
BERITA TERKINI
berita POPULER
Kemenkes Buka Peluang Dokter Asing Layani Pasien dicIndonesia, Ketua PB IDI Angkat Bicara
Penonaktifan NIK DKI Sampai Kapan? Ini Penjelasan Dirjen Dukcapil
Fasilitas Komisioner KPU RI Disorot Mahfud MD, Komisi II DPR Minta Pejabat Publik Jaga Kepantasan
Diuji Beban 12 Truk Seberat 360 Ton, Tol MBZ Aman Dilewati Seluruh Golongan Kendaraan
Pakar Hukum Pidana Sebut Pegi Setiawan Bisa Jadi Tersangka Lagi, Ini Pertimbangannya