DPR Sambut Positif Jokowi Pertimbangkan Hapus Sistem Zonasi, Berharap Tak Ada Lagi Kekisruhan PPDB - News
Laporan Wartawan News, Chaerul Umam
News, JAKARTA - Komisi X DPR RI menyambut baik respons Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang akan mempertimbangkan untuk menghapus sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Anggota Komisi X DPR RI Ali Zamroni berharap, ada kebijakan untuk mengakhiri kekisruhan yang terjadi setiap kali PPDB berlangsung.
Baca juga: VIDEO Jokowi Pertimbangkan Hapus Sistem Zonasi PPDB
"Apresiasi atas kepedulian bapak presiden terkait dengan kekisruhan PPDB kemarin," kata Ali saat dihubungi News, Jumat (11/8/2023).
"Mudah-mudahan nanti bisa menghasilkan kebijakan yang sesuai sehingga tidak lagi ada kekisruhan ketika PPDB berlangsung," imbuhnya.
Legislator Partai Gerindra itu mengungkapkan, menguat wacana untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) PPDB.
Sebab masalah PPDB terus terjadi setiap tahun, dengan kasus yang berbeda di setiap daerah.
"Karena banyak kasus yang berbeda di setiap daerah, ini tentu akan menjadikan catatan-catatan buat Komisi X, apakah sistem zonasi ini akan dihilangkan atau dikaji ulang atau bagaimana," ucap Ali Zamroni.
Ali Zamroni menambahkan, penyelesaian kisruh zonasi PPDB harus melibatkan seluruh stakeholder terkait.
Termasuk para kepala dinas yang mengetahui langsung permasalahan di lapangan.
Baca juga: Mendikbudristek Didesak Revisi Aturan Soal PPDB Zonasi
"PPDB pada dasarnya untuk meratakan jumlah siswa di antara sekolah tetapi kenyataannya siswa itu hanya menuju satu sekolah tertentu yang merasa bagus," ucapnya.
"Dan ini kendalanya memang adalah fasilitas pendidikan kita yang belum merata, dan tentu harus ada jalan keluar dari pemerintah," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Jolo Widodo (Jokowi) akan mempertimbangkan menghapus kebijakan sistem zonasi dalam sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB).
Hal itu disampaikan Presiden usai menjajal LRT di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta, Kamis (10/8/2023).
"Dipertimbangkan," kata Jokowi.
Pemerintah kata Presiden sedang meninjau implementasi kebijakan tersebut.
Pemerintah akan melihat terlebih dahulu kelebihan dan kekurangan dari penerapan sistem zonasi tersebut.
"Akan dicek secara mendalam dulu plus minusnya," katanya.
Terkini Lainnya
Anggota Komisi X DPR RI Ali Zamroni berharap, ada kebijakan untuk mengakhiri kekisruhan yang terjadi setiap kali PPDB berlangsung.
6 Poin Pleidoi SYL: Mengaku Dizalimi, Minta Dibebaskan hingga Curhat Sempat Terindikasi Kanker
BERITA REKOMENDASI
BERITA TERKINI
berita POPULER
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiwo Serahkan Program Sosial BI ke PMI Jakarta Utara
Ikatan Alumni UII Gelar Nobar Film Alkostar, Mahfud MD Bicarakan Konsep Sukma Hukum
Tenaga Ahli Utama KSP Sebut Moderasi Beragama Jadi Modal Indonesia dalam Urusan Diplomasi
Eks Menlu RI Tegaskan Pendidikan jadi Cara Tangkal Pengaruh Radikalisme di Indonesia
SYL Sebut 3 Kali Nama Surya Paloh Dalam Pembelaannya: Hormat Ku Buat Abang Ku