androidvodic.com

News - Bupati Tanah Laut, Sukamta membeberkan alasannya menolak kehadiran Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin untuk membuka acara bertajuk Gema Alquran 2023 dan MTQ Nasional ke-9 serta MTQ Internasional ke-3 yang digelar Jamiyyatul Qurra'wal Huffazh Nahdlatul Ulama (JQHNU) di Kota Peliahari pada Selasa (5/9/2023) lalu.

Dikutip dari Banjarmasin Post, Sukamta menjelaskan pada rapat teknis yang digelar bersama pihak JHQNU, pembukaan acara MTQ tersebut diusulkan akan dibuka oleh Wakil Presiden (Wapres), Ma'ruf Amin.

Lalu, jika Ma'ruf Amin berhalangan hadir, maka dapat digantikan oleh Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas.

Sukamta mengatakan berdasarkan hasil rapat tersebut, tidak ada usulan untuk Cak Imin menjadi sosok lain yang bakal membuka acara.

"Dan, Wapres dan Menag berhalangan, maka yang membuka Bupati Tala. Saya setuju. Begitu kesepakatannya saat itu. Sama sekali tidak pernah muncul usulan nama Pak Muhaimin," katanya pada Rabu (6/9/2023).

Sukamta mengatakan usulan agar Cak Imin bisa membuka acara tersebut tetap tidak muncul hingga beberapa hari sebelum acara MTQ digelar.

Baca juga: Ditinggal Cak Imin, Prabowo Disebut Gencar Dekati Yenny Wahid, PKB Kian Mantap Menangkan Anies

Kemudian, pada hari saat digelarnya acara, Sukamta mengaku terkejut ketika Cak Imin membuka acara Manunggal Tuntung Pandang di Kecamatan Kintap.

Bahkan, informasi tersebut tidak diketahuinya dari pihak penyelenggara tetapi justru dari wartawan.

Sukamta semakin kaget ketika Cak Imin juga disebut bakal membuka acara MTQ Gema Alquran 2023.

"Itu saya diinformasikan oleh teman wartawan. Saya tambah kaget lagi saat kemudian diperlihatkan rundown agenda Cak Imin yang akan membuka Gema Al-Qur;an dan MTQ JQHNU," sebutnya.

Bahkan, Sukamta menyebut rundown acara yang diterimanya disusun oleh pihak PKB yang diketuai oleh Cak Imin.

Padahal, sambungnya, acara tersebut adalah acara yang digelar pemerintah dengan menggunakan APBD Pemkab Tanah Laut.

Sehingga, Sukamta menegaskan yang berhak menyusun rundown kegiatan adalah pemerintahannya.

"Jadi, saya melihat hal itu sangat tidak pas, acara resmi pemerintahan masa acaranya diatur partai. Saya tidak mau karena akan membuat sesuatu yang tidak baik. Tidak baik bagi kami karena akan dituduh memfasilitasi kepentingan partai dengan menggunakan anggaran daerah," sebut Sukamta.