Pakar Komunikasi Soal Konflik Rempang: Calon Investor Bisa Tidak Nyaman, Dialog Harus Diutamakan - News
News - Pakar komunikasi dari Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), Andre Rahmanto, memberikan tanggapannya terkait konflik agraria di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.
Diketahui, Pulau Rempang menjadi sorotan lantaran adanya bentrokan antara warga dengan aparat keamanan.
Warga Pulau Rempang menolak direlokasi atau dipindahkan, buntut rencana mega proyek Rempang Eco-City di wilayah tersebut.
Menurut Andre, konflik ini terjadi karena ada aspek komunikasi yang belum klir antara pemerintah, calon investor, dan masyarakat.
Pemerintah dan pihak investor semestinya bertemu terlebih dahulu dengan masyarakat melalui pendekatan dialogis.
"Bagaimanapun masyarakat yang sudah tinggal lama di situ harus dihormati dan didengar apa harapan mereka, apa kemauan mereka, sehingga bisa dicapai solusinya," ungkap Andre saat ditemui, Selasa (19/9/2023).
Baca juga: PDIP Soal Kasus Rempang: Rakyat Tak Boleh Dikorbankan
Bisa Buat Calon Investor Tidak Nyaman
Andre menilai konflik Pulau Rempang dapat berakibat pada kurang nyamannya iklim investasi di Indonesia.
Terlebih, sejumlah media asing telah menyorot kasus ini.
"Tidak akan nyaman juga bagi investor, apalagi mega proyek seperti itu. Setelah muncul pemberitaan hingga luar negeri, investor pasti akan berpikir ulang soal keamanan, bagaimana social licensed, dukungan dari publik, tentu itu akan sangat diperhitungkan bagi investor," ungkapnya.
![Aksi protes komunitas Melayu terhadap aksi penggusuran warga Rempang untuk investor Rempang Eco City, di kantor BP Batam, Senin 11 September 2023.](https://asset-2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/protes-komunitas-melayu.jpg)
Menurutnya, ke depan pemerintah harus mengevaluasi komunikasi agar tidak kembali terjadi konflik agraria.
Kasus di Rempang dinilai Andre seperti pengulangan dari banyak kasus konflik lahan yang digunakan untuk pengembangan bisnis atau investasi.
Seperti di Rembang dan Purworejo maupun daerah lain.
"Kalau pemerintah masih menggunakan, apalagi dengan TNI, justru akan meningkatkan skala konfliknya, tidak menguntungkan untuk pemerintah maupun investor."
"Kalau tujuan untuk investasi masuk dan berkelanjutan, faktor seperti ini harus diselesaikan dulu," pungkasnya.
Baca juga: Panglima TNI Klaim Tak Ada Pengerahan Pasukan ke Pulau Rempang untuk Penanganan Demo
Tak Perlu Libatkan Aparat Keamanan
Terkini Lainnya
Relokasi di Pulau Rempang
Menurut Andre, konflik Rempang terjadi karena ada aspek komunikasi yang belum klir antara pemerintah, calon investor, dan masyarakat.
Bisa Buat Calon Investor Tidak Nyaman
Tak Perlu Libatkan Aparat Keamanan
BERITA REKOMENDASI
BERITA TERKINI
berita POPULER
Di Tengah Guyuran Hujan Deras, Dahlan Iskan Datangi KPK untuk Diperiksa Kasus Korupsi LNG
4 Fakta Ketua KPU Hasyim Asy'ari Dipecat DKPP, Terbukti Lakukan Tindak Asusila
Kronologi Lengkap Pesawat Garuda Putar Balik seusai Antar Jemaah Haji ke Solo, Alami Masalah Teknis
Profil Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Viral Dapat Kue dari Kader PSI hingga Khotbah di Hadapan Jokowi
Perjalanan Kasus Asusila Ketua KPU Hasyim Asyari Hingga Akhirnya Dipecat: Sering Diperingatkan DKPP