Terkini Lainnya
TOPIK
Menurut data BP Batam, terdapat 393 Kepala Keluarga (KK) yang sudah sepakat pindah ke hunian sementara, dan 598 kk sudah berkonsultasi.
Beberapa waktu lalu Menteri PUPR Basuki Hadimuljono telah mengajukan permintaan terkait anggaran kepada Presiden Joko Widodo.
35 orang yang terlibat dalam kerusuhan aksi bela Rempang di Batam, Senin (11/9) bakal menjalani sidang perdana di PN Batam pada Kamis (21/12/2023).
MUI mengajak pemerintah untuk menyelesaikan kasus di Pulau Rempang, Kepulauan Riau dengan cara-cara yang lebih humanis.
Pemerintah gencar melakukan komunikasi dengan masyarakat sekitar untuk bersedia melakukan pergeseran secara menyeluruh.
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus, memberikan dukungan kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia,
Bahlil menyatakan itu saat menerima perwakilan warga Rempang di sebuah masjid di Tanjung Banun, Kota Batam, Jumat (06/10/2023).
Bambang meyakinkan LBH Ansor berkomitmen membantu agar warga terdampak relokasi mendapatkan ganti untung.
Pasir Panjang merupakan salah satu dari lima kampung yang ditetapkan oleh pemerintah untuk diprioritaskan mendapatkan pergeseran ke Tanjung Banun.
Kepala BP Batam Muhamad Rudi menyebut warga Rempang yang direlokasi akibat pembangunan Rempang Eco City
mendukung langkah pemerintah melakukan langkah persuasif dengan melibatkan warga Pulau Rempang dalam pembangunan PSN.
Berbagai temuan kejanggalan tersebut didapat NCW dari hasil penyelidikan dan pengumpulan informasi dari banyak pihak.
Bahlil Lahadalia mengatakan warga Rempang tidak menolak investasi, tapi minta dihargai hingga dilibatkan dalam investasi.
Penolakan masyarakat untuk membuka jalan utama itu menjadi cikal bakal dari konflik yang terjadi di tanah Rempang.
Dugaan ini muncul karena Bahlil menyadari setiap Kepulauan Riau ingin maju dan ada investasi besar, ia merasa selalu ada yang menghalangi.
Luhut mengakui jika di awal proses relokasi warga Pulau Repang ini pemerintah membuat kesalahan atau terdapat kekurangan.
Menurut Luhut, dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) tengah diurus dan telah disetujui.
Sebelumnya Menteri Investasi RI Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah telah mengkaji proyek Eco City dan industri di Pulau Rempang
Massa mendukung kebijakan yang diambil Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam menyelesaikan konflik di Pulau Rempang, Kepulauan Riau.
Luhut Binsar buka suara mengenai progres penanganan polemik sengketa lahan di Pulau Rempang, sebut tak usah dibesar-besarkan.
Rencana investasi di Pulau Rempang sudah disetujui oleh Pemerintah Kota (Pemko) Batam sejak tahun 2004.
Luhut mengakui kalau apa yang dilakukan pada awalnya terhadap rakyat adalah suatu upaya yang tidak tepat meski niatnya baik
Rikal Dikri menilai investasi asing di Pulau Rempang sangat membantu pembangunan dan menggerakan ekonomi berkelanjutan.
Hanifa kemudian menyinggung soal dua juta sertifikat tanah yang sempat diberikan Presiden Jokowi kepada rakyat.
Hanifa Sutrisna imbau pemerintah hentikan sementara kegiatan investasi yang berpotensi menimbulkan kerawanan keamanan negara.
Kejaksaan Agung menerima laporan dari Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) soal dugaan korupsi
MUI menyatakan keprihatinannya yang mendalam atas terjadinya berbagai masalah dalam rencana Pembangunan Rempang Eco Park di Pulau Rempang
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah tidak akan membatalkan proyek Rempang Eco-City, Batam.
Pendanaan pergeseran Pulau Rempang bakal diatur oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam).
Nantinya dalam proses pergeseran rumah, masyarakat mendapat uang sebesar Rp 1,2 juta per orang.