androidvodic.com

Laporan Wartawan News, Abdi Ryanda Shakti

News, JAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD meminta Polri untuk memberikan atensi soal kerawanan Pemilu 2024 termasuk soal politik identitas.

Menurutnya, Polri harus bisa membedakan antara politik identitas maupun identitas politik.

"Politik identitas itu jahat. Tetapi identitas politik tidak bisa dihindarkan. Ini supaya dibedakan karena setiap orang punya identitas politik yang katakanlah ditonjolkan tetapi itu dalam rangka aspirasi bukan dalam rangka politisasi," kata Mahfud MD dalam Rakor Persiapan Operasi Mantap Brata 2023-2024 dalam Rangka Pengamanan Pemilu Tahun 2024 di Gedung The Tribrata, Jakarta Selatan, Rabu (27/9/2023).

Mahfud menyebut politik identitas sudah mulai terjadi saat ini dan harus bisa diantisipasi pihak kepolisian.

"Politik identitas itu menggunakan identitas premordial, agama, suku ras, kedaerahan, bahasa daerah untuk menyerang kelompok identitas lain dalam sebuah tindakan permusuhan dan upaya mendiskriminasi. Nah itu politik identitas," katanya.

Baca juga: BEM Nusantara Riau Berharap Pemilu 2024 Hasilkan Pemimpin Berintegritas dan Pemersatu Bangsa

Di sisi lain, Mahfud mengatakan ada tiga aspek lain yakni aspek kesiapan, pelanggaran dan keamanan dalam gelaran pesta demokrasi tersebut.

Aspek kesiapan meliputi kesiapan distribusi logistik pemilu, kesehatan penyelanggaraan pemilu, bencana alam hingga adanya tindak pidana dalam prosesnya.

Kedua, aspek pelanggaran meliputi terkait keprofesionalan penyelenggara Pemilu. Adanya kecurangan-kecurangan juga perlu diantisipasi nantinya.

Terakhir yakni aspek keamanan yakni berfokus kepada ancaman kekerasan, pengerusakan fasilitas, serang siber dan lain sebagainya.

Sebelumnya, Mahfud juga mengingatkan kepada Polri untuk tetap menjaga netralitas dalam gelaran Pemilu 2024.

Baca juga: Daftar Nama Ketua Umum dan Sekjen Partai Politik Peserta Pemilu 2024

"Jagalah netralitas Polri dalam mengamankan pemilu tahun 2024," kata Mahfud dalam arahannya.

Mahfud menyebut tugas Polri dalam mensukseskan gelaran pesta demokrasi tersebut yang rentan dengan sorotan masyarakat khususnya hal negatif.

"Tugas polri yang sangat dekat dengan masyarakat membuat keberadaan polri sangat disorot dan sering kali mendapat persepsi negatif dan sering juga mendapat pujian positif, tergantung pada peristiwa-peristiwa yang ditangani, yang menyertai setiap perkembangan," jelasnya.

Mahfud meminta Polri harus solid seperti apa yang dipesankan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada HUT Bhayangkara beberapa waktu lalu.

"Yang pertama, Polri harus solid, tidak ada lagi blok-blokan, patron patronan dan lain sebagainya. Yang kedua walaupun kepercayaan publik terhadap polri mengalami kenaikan, saat ini di atas 70 persen namun Polri tetap harus bebenah diri dan melakukan reformasi di seluruh aspek organisasi," ucapnya.

Di sisi lain, Mahfud meminta agar Polri juga tidak menyalahgunakan kewenangannya yang bisa merugikam institusinya.

"Penegakan hukum harus adil, tidak tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Harus beradaptasi melakukan inovasi-inovasi di berbagai bidang. Dan jadilah Bhayangkara yang sejati yang mengabdi tanpa henti kepada masyarakat bangsa dan negara untuk kemajuan Indonesia," katanya.