androidvodic.com

Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

News, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar lembaga pemerintah, baik di pusat maupun daerah untuk berhenti membuat platform atau aplikasi baru.

Pasalnya kata Jokowi, sudah terlalu banyak aplikasi yang dimiliki lembaga pemerintah.

Hal itu disampaikan Presiden dalam acara peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara, Senin, (27/5/2024).

"Perlu saya sampaikan mulai tahun ini sudah saya sampaikan di Januari yang lalu, mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi yang baru, berhenti membikin platform-platform baru, stop," katanya.

Sekarang ini kata Jokowi, terdapat 27 ribu aplikasi milik lembaga pemerintahan baik itu di pusat ataupun daerah.

Anggaran untuk membuat aplikasi tersebut mencapai Rp6,2 triliun.

“Di satu kementerian ada lebih dari 500 aplikasi, bayangkan. Karena mungkin dulu setiap ganti menteri, ganti aplikasi. Sama di daerah ganti gubernur ganti aplikasi, ganti kepala dinas ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek. Itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi,” katanya.

Baca juga: Pengusaha UAE Tinjau IKN Ditemani Anak Buah Jokowi, Berharap Pembangunan Lancar Tapi Belum Investasi

Jokowi mencontohkan aplikasi layanan di Kemenkes yang jumlahnya mencapi 400.

Bahkan kata Jokowi, ada kementerian yang memiliki aplikasi lebih dari 5.000.

“Saya nggak runjuk di kementerian mana, saking kreatifnya. Jadi sekali lagi Kemenkes aplikasi sendiri, pelayanan pajak aplikasi sendiri, untuk pelayanan pendidikan aplikasi sendiri. Semua, kalau sudah ada yang baru apa yang terjadi? Install lagi, isi data lagi. Ruwet. Inilah yang kita stop,” ujarnya.

Untuk itu Jokowi menggagas pengintegrasian digitalisasi pelayanan publik.

Hal itu diwujudkan dengan penunjukan Perum Peruri sebagai Govtech Indonesia.

Kebijakan itu diikuti dengan peluncuran super apps INA Digital.

"Satu portal terintegrasi yang kita namakan INA Digital. Memang ini adalah tahap awal kita memulai, tapi enggak apa-apa, saya kira migrasinya memang harus bertahap," kata Jokowi.

Baca juga: Batal Naik Tahun 2024, Jokowi Sebut Kenaikan UKT Kemungkinan Tahun Depan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan INA Digital akan berisi sembilan pelayanan publik di tahap awal.

Super Apps itu akan mencakup pelayanan digital administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, kepolisian, bantuan sosial, dan keimigrasian.

Beberapa di antaranya pengurusan SIM, STNK, paspor, hingga BPJS Kesehatan.

"Ke depan masyarakat hanya perlu satu login dan mengisi data untuk mengakses berbagai layanan dalam satu portal dalam data pribadi yang aman tanpa perlu fotokopi KTP," ucap Anas dalam peluncuran tersebut.