androidvodic.com

News, TULUNGAGUNG - Pungutan uang Rp 30 juta terhadap 74 calon petugas perpustakaan sekolah dibantah Kepala Perpustakaan Tulungagung, Ali Murtadi, Kamis (31/10/2013).

Menurut dia, lowongan itu tidak ada sama sekali selama dirinya menjabat beberapa tahun terakhir. Ali menyebutkan, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan memang mengatur bahwa setiap lembaga, sekolah, desa, pemerintah harus memiliki perpustakaan.

"Tapi pengelola perpustakaan itu dari intern. Kalau saya hanya menaungi perpustakaan dan kantor arsip. Namun, kalau ada tenaga yang perlu dilatih, kami siap," katanya.

Sementara, Wakil Bupati Maryoto Birowo juga menyatakan, saat ini tidak ada lagi perekrutan tenaga honorer. Yang ada, lanjutnya, perekrutan pegawai tidak tetap (PTT). "Itu pun tidak dipungut biaya karena mereka memang pegawai tidak tetap," bantahnya.

Kendati demikian, Maryoto mengakui merekomendasi satu orang untuk menjadi sukarelawan perpustakaan. "Ternyata, rekomendasi itu disalahgunakan oknum tertentu hingga ada kabar seperti ini," sesalnya.  Ia mengimbau, masyarakat perlu berhati-hati terhadap tawaran perekrutan tenaga honorer dari pihak yang tidak terkait dengan Pemkab Tulungagung.

Seperti diberitakan, lowongan tenaga perpustakaan itu semula dibuka diam-diam tetapi yang mendaftar mencapai sedikitnya 74 orang.

Kabar tak sedap pun muncul setelah para pendaftar itu merasa tidak dipekerjakan, padahal rata-rata telanjur setor uang sekitar Rp 30 juta.

"Rencananya, kasus ini akan dilaporkan ke gugatan hukum," bisik salah satu korban, sebut saja Andri.

Menurut dia, hingga kini tidak seorang pun dari pendaftar itu sudah bekerja, padahal proses rekruitmennya berlangsung sejak beberapa bulan lalu.

Andri juga membisikkan, kasus ini juga melibatkan oknum wartawan media Mingguan sebagai perantara para korban dengan pejabat lembaga terkait.

"Kami masih menunggu waktu yang tepat untuk mengungkap kasus ini," tegasnya.