androidvodic.com

Bandar Udara Sebatik Diubah Rencana jadi Pangkalan Udara Militer

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Muhammad Arfan

News, TANJUNG SELOR - Keinginan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara agar Pulau Sebatik memiliki bandara udara tersendiri harus tersendat.

Andi Nasuha, Kepala Bidang Perhubungan Udara Dinas Perhubungan Kalimantan Utara, mengemukakan, rencana pendirian bandara di salah satu pulau terluar NKRI tersebut belum masuk dalam proyek strategis nasional.

Dalam Musrenbangnas Regional Kalimantan di Jakarta akhir April lalu, keberadaan bandara di Sebatik dianggap masih kurang relevan dengan kebutuhan. Alasannya Pulau Sebatik berdekatan dengan bandara pulau lainnya seperti Bandara Nunukan.

Padahal dalam Lampiran Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Staretegis Nasional, Sebatik tercantum sebagai salah satu daerah di Tanah Air yang bakal kebagian proyek revitalisasi bandara bersama Sentani (Jayapura), Juwata (Tarakan), Fatmawati Soekarno (Bengkulu), S Babullah (Ternate), Raden Inten II (Lampung), Tjilik Riwut (Palangkaraya), Mutiara (Palu), Matahora (Wakatobi), HAS Hanandjoedin (Pangkal Pinang), dan Labuan Bajo (Pulau Komodo/NTT).

"Alasannya menurut informasi dari Bappeda karena berdekatan dengan bandara Nunukan," kata Andi, kepada Tribun Kaltim pada Kamis (18/5/2017).

Penyusunan dokumen perencanaan berupa studi kelaikan pembangunan bandara diklaim Andi sudah dituntaskan. Bahkan audit BPKP juga telah dilalui.

Namun, diungkapkan Andi, rencana pembangunan bandara komersil di Sebatik, Kabupaten Nunukan, akan dialihkan menjadi Pangkalan Udara Militer atau Lanud.

"Iya informasinya di tingkat pusat sekarang direncanakan untuk menjadi Lanud. Tetapi saya belum tahu prosesnya sampai di mana," sambung Andi.

Rencana pendirian bandara di Sebatik dilatarbelakangi karena pulau tersebut merupakan pulau terluar seperti halnya Natuna di Kepulauan Riau.

Kemudian Pulau Sebatik bertetangga denganm Tawau-Malaysia. Muncul rencana Sebatik menjadi kota yang otonom, termasuk potensi pertahanan keamanan yang stratgis.

"Waktu itu kami sudah melakukan survei di empat titik di sana. Dan sudah kami masukkan usulannya ke Kementerian Perhubungan. Kita memang harus proaktif agar pusat mau mendanai. Artinya dibuat dulu perencanaannya. Tetapi sekarang dikeluarkan lagi dari proyek strategis nasional. Kalau kami tergantung kebijakan pemerintah (pusat) saja. Yang jelas kami telah mendorong dan buat perencanaan," tutur dia.

Konfirmasi terakhirnya kepada tim Kementerian Perhubungan, dokumen studi kelaikan yang dibuat sebelumnya kembali diminta oleh kementerian tersebut.

Andi belum bisa memastikan apakah permintaan dokumen tersebut akan berdampak pada keberlangsungan pembangunan bandar udara Sebatik atau sebaliknya untuk keperluan pendirian Pangkalan Udara Militer. "Kami masih tunggu perkembangan lebih lanjut," kata Andi.