Terkini Lainnya
TAG
Simak profil Anas Thahir yang merupakan politisi PPP sebagai Sekretaris Majelis Syariah DPP PPP dan anggota DPR RI selama dua periode
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PPP Anas Thahir menegaskan bahwa fraksinya akan terus mengawal dan mendorong pemerintah mengoptimalkan ketersedia
Anas Thahir meminta pemerintah segera merespons putusan Mahkamah Agung (MA) terkait uji materi Perpres No. 99/2020 tentang keharusan pemberian vaksin
Pemerintah diminta memastikan semua rumah sakit memberikan pelayanan kesehatan maksimal kepada masyarakat.
Anggota Komisi IX DPR RI Anas Thahir mengapresiasi adanya dua program baru di BPJS Ketenagakerjaan, salah satunya program kredit kepemilikan rumah.
Terpilihnya Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU telah memberikan harapan baru bagi kembalinya NU pada garis khittah 1926 secara tegas dan konsekwen.
Anas menyarankan agar pemerintah fokus melakukan percepatan pelaksanaan program Vaksinasi Nasional yang masih payah.
Terkait hal Itu, anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP Anas Thahir menyatakan dukungannya dan meminta razia dilakukan sesegera mungkin.
Aanggota komisi IX DPR RI Sy. Anas Thahir: JKN-KIS adalah solusi jaminan kesehatan bagi semua masyarakat Indonesia.
Aparat penegak hukum tak boleh memberikan toleransi di kasus penggunaan alat rapid antigen bekas sebagai alat tes pada penumpang di Bandara Kualanamu.
Melonjaknya kasus Covid-19 di India harus menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia.
Anas mengatakan pernyataan yang dia lontarkan bukan tanpa dasar. Sebab, berdasarkan hasil survei Populi Center diketahui masih ada 40
PPP Anas Thahir meminta aspek keamanan untuk benar-benar dipertimbangkan sebelum BPOM mengeluarkan persetujuan penggunaan vaksin Covid-19.
Anas menilai pemerintah harus mendukung para tenaga medis dengan kebijakannya.
Menurutnya jika lalai dalam menangani penyebaran Covid-19 maka dampaknya akan sangat fatal dan berbahaya.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan tahun ajaran baru 2020/2021 akan dimulai pada Senin (13/7/2020)
peran aktif dan ketegasan aparat penegak hukum terhadap penerapan protokol kesehatan dinilai sangat penting demi mencegah lonjakan kasus Covid-19.
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP Anas Thahir mengatakan penghentian paket pelatihan program kartu prakerja sudah tepat.
Karena kedua kalinya gugatan dikabulkan oleh MA perihal kenaikan iuran BPJS Kesehatan.