Terkini Lainnya
TAG
Nama Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali, unggul dalam survei Indikator untuk Pilkada Sulawesi Tengah pada 2024.
Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, Arif Nurul Imam mengatakan, terdapat tiga nama yang berpotensi bersaing pada Pilgub Sulteng.
Dibutuhkan pengawasan dari para pembina kepegawaian di masing-masing instansi. Sehingga kerja-kerja para ASN tetap produktif melayani masyarakat.
Para ASN diminta tidak menyalahgunakan WFH untuk berdiam diri di rumah dan tidak melaksanakan tugas dan kewajiban kerja.
Formappi menduga 12 nama calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 memang telah disiapkan sejak awal.
Anwar mengklaim urutan anggota KPU dan Bawaslu yang terpilih berbeda dengan daftar yang sudah beredar lebih dulu.
Overview Tribunnews Kamis (10/2/2022) pukul 16.00 WIB dengan tema "Ramai-ramai Petisi Tolak Pindah Ibu Kota Negara".
Muscab Demokrat serentak se-Provinsi Sulteng yang berlangsung 4-5 Februari ini adalah bagian dari konsolidasi internal partai.
Anwar Hafid, mendukung langkah pemerintah yang menetapkan ASN agar ikut serta dalam pelatihan anggota Komponen Cadangan atau Komcad.
Anggota Komisi II DPR Anwar Hafid mengatakan, saat ini siapapun tidak ada yang bisa jadi perantara atau dalam bahasa sederhananya calo PNS.
Respons dan penawaran sejumlah partai politik menyikapi jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024, mulai dari Partai Gerindra hingga PDIP.
Fraksi Partai Demokrat menolak opsi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak diundur menjadi 2025.
Anwar mengingatkan bakal terjadi tahapan yang beririsan antara Pemilu dan Pilkada serentak 2024, jika pemilu digelar Mei 2024.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sempat menyatakan keinginan pemerintah untuk memundurkan waktu pemungutan suara pemilu ke bulan April atau Mei.
Juga digelar kegiatan vaksinasi menargetkan 500 peserta yang berlangsung selama 2 hari tanggal 6-7 September 2021.
Politisi Partai Demokrat Anwar Hafid bicara soal komposisi partai oposisi pemerintah yang saat ini tersisa dua yakni Partai Demokrat (PD) dan Partai K
Jika sanksi diberikan kepada kepala daerah, maka diskresi kebijakan bagi seluruh kepala daerah juga mesti dijamin oleh pemerintah pusat.
Demokrat ingatkan penerapan PPKM Mikro harus disertai dengan perhatian dan perlindungan pada masyarakat, utamanya yang bergerak di usaha dan jasa.
Menurut Anwar, isue masa jabatan presiden 3 periode adalah isu yang tidak bermanfaat dan tidak bermartabat.
Anwar Hafid menegaskan, wacana masa jabatan presiden 3 periode adalah isu yang tidak bermanfaat dan tidak bermartabat.