Terkini Lainnya
TAG
Gunakan kardus, para buruh suarakan tuntutan May Day 2024 di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat pada Rabu (1/5/2024) pagi.
KSPI menyuarakan dua tuntutan pada May Day 2024 yakni Cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja dan Hapus OutSourcing Tolak Upah Murah
Sebanyak 50 ribu peserta aksi May Day di Istana akan bergerak ke Stadion Madya Senayan, merayakan May Day Fiesta.
Perubahan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 menjadi Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 disebut telah berdampak pada keuan
Mahkamah Konstitusi (MK) memutus menolak gugatan Omnibus Law UU Cipta Kerja dalam perkara nomor 54/PUU-XXI/2023 yang dimohonkan oleh 15 kelompok buruh
Aliansi Aksi Sejuta Buruh turun ke jalan sebagai aksi awal sambut agenda putusan Mahkamah Konsitusi soal UU Ciptaker yang dibacakan dalam waktu dekat.
Kementerian Ketenagakerjaan memastikan terus melakukan serap aspirasi Revisi PP PKWT dan PP Pengupahan.
(Gekanas) selaku pemohon uji formil UU Nomor 6 Tahun 2023 pengganti Perppu 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menyerahkan materi kesimpulan perkara
Dalam aksi mendesak DPR mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), sejumlah PRT di enam wilayah di Indonesia bakal melakukan aksi mogok
Massa aksi dari sejumlah elemen buruh masih belum membubarkan diri dari kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (10/8/2023) hingga sore hari
Mantan Menteri Keuangan Rizal Ramli mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya tampang yang merakyat. Namun tidak dengan isi hatinya.
Ribuan buruh dari berbagai elemen menggelar aksi unjuk rasa menuntut pencabutan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di Jalan M.H Thamrin, Jakarta
Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyinggung saksi yang dihadirkan Pemohon Nomor 46/PUU-XXI/2023, Sri Palupi, berpendapat seolah-olah seperti ahli
Pemerintah merespons pernyataan ahli dari Pemohon Perkara Nomor 46/PUU-XXI/2023, Aan Eko Widianto, yang mengatakan Perppu Cipta Kerja tak sesuai
Aan Eko Widianto, mengatakan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tak sesuai perintah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 91/2020.
Partai Buruh dijadwalkan mengikuti sidang uji formil Undang-Undang (UU) 6 Tahun 2023 sebagai pengganti Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Ratusan buruh melakukan akan berjalan kaki selama delapan hari dalam long march dari Bandung ke Jakarta.
Bivitri Susanti mengatakan peluang gugatan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK) berat.
Pemerintah mengklaim, Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) diterbitkan untuk mengisi kekosongan hukum di tengah terjadinya krisis
(MK) meminta pemerintah menjelaskan alasan penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker)