Terkini Lainnya
TAG
Hadi menjelaskan bahwa secara regulasi, pemanfaatan HGU bersifat sah tetapi memiliki jangka waktu.
Pakar Hukum Kehutanan, Sadino, mengingatkan bahwa memasukkan lahan bersertifikat Hak Guna Usaha (HGU) ke dalam Kawasan Hutan merupakan inkonstusional.
Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Rakyat meminta agar pemerintah bersikap bijak, dan jangan membuat aturan yang justru mengebiri hak-hak rakyat
Buntut konflik Bangkal, Sugianto Sabran meminta kepada pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi dan tidak memperpanjang izin HGU PBS dan HTI.
Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki pelaku usaha sawit saat ini tidak tunduk oleh UU Cipta Kerja.
Tanah yang mendapatkan HGU adalah area yang telah bebas dari status kawasan hutan, konflik perizinan, garapan masyarakat, kayu atau hasil hutan.
Pemerintah juga perlu melakukan perbaikan data spasial (peta-peta) dan data tekstual yang terkait aspek legalitas agar masyarakat tentram.
Kepastian hukum dan hak atas tanah menjadi contoh konflik agraria yang selama ini sering terjadi di tengah masyarakat Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Riau M. Syahrir (MS).
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto membagikan 10 sertifikat plasma kepada petani kelapa sawit di Desa Uram, Kabupaten Aceh Utara.
Dia pun memastikan, lahan yang digunakan Duta Palma Group merupakan kawasan perkebunan.
Lewat Syahrir, tim penyidik berusaha mendalami pengondisian pengajuan dan pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) di Kanwil BPN Provinsi Riau.
tim penyidik mendalami soal proses pengurusan perpanjangan HGU yang diajukan oleh PT AMA ke Kanwil BPN Provinsi Riau.
(KPK) menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan suap pengurusan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) oleh pejabat di Kantor Wilayah BPN Riau
Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik mendorong Kementerian ATR/BPN menarik kembali tanah berstatus HGB atau HGU yang ditelantarkan