Terkini Lainnya
TAG
BP Tapera mengungkapkan skema perhitungan iuran Tapera bagi para pekerja di Indonesia. Bagaimana penghitungannya?
Heru Pudyo Nugroho mengatakan, pemungutan dana dari gaji pekerja untuk iuran Tapera tidak akan dilakukan secara serentak.
Trubus Rahardiansah menilai pemerintah seharusnya menanggung 2 persen dari 3 persen dari total nilai iuran Tapera yang akan dibebankan ke pekerja.
Alifudin menyampaikan bahwa tabungan perumahan rakyat (Tapera) akan 'mencekik' pekerja mandiri.
Saat gaji pekerja dipotong, nantinya ada gaji besar yang diterima oleh pihak pengelola dana Tapera.
Shinta bilang, karena iuran ini sifatnya Tapera, seharusnya tidak menjadi kewajiban bagi setiap pekerja
Apindo telah bersurat kepada pemerintah terkait dengan peraturan ini, menyuarakan ketidaksetujuan mereka atas pungutan upah pekerja untuk Tapera.
Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat mengatakan, pemerintah seharusnya tidak memaksakan kehendak kepada pekerja.
Airlangga Hartarto irit bicara ketika diminta tanggapan mengenai kisruh soal gaji karyawan dipotong untuk iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, aturan tersebut akan mempengaruhi tren pertumbuhan tabungan di bawah Rp100 juta.
Apindo telah melakukan sejumlah diskusi, koordinasi, dan mengirimkan surat kepada Presiden mengenai Tapera
Pemerintah saat ini dinilai senang kumpulkan uang rakyat, terus dari duit itu digoreng-goreng dalam berbagai instrumen investasi
Berikut hitung-hitungan potongan gaji pekerja untuk UMR di Provinsi Pulau Jawa untuk simpanan Tapera tiap bulannya.
Anggota Komisi V DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menilai, Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) adalah satu ikhtiar membangun solidaritas.
Para pekerja baik PNS, TNI / Polri, BUMN hingga pegawai swasta bakal dipotong 2,5 persen. Sama seperti BPJS, pemotongan ini berlaku menyeluruh.
Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mendesak Pemerintah untuk meninjau ulang besaran simpanan peserta yang telah ditetapkan dalam Peraturan
Politikus PKS Sigit Sosiantomo menilai pemerintah lambat menjalankan amanat UU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Dalam skema UU Tapera disebutkan, orang asing yang bekerja di Indonesia juga akan dikenakan pungutan Tapera.
"Kalau dibandingkan negara lain kita paling kecil kok."