Terkini Lainnya
TAG
Padahal, menurutnya sejak pasca era-reformasi, kebebasan pers terus stabil dibandingkan dengan era sebelum reformasi meskipun kasus kekerasan terus
Penyusupan anggota Polri ke dalam institusi pers juga menyalahi aturan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Pers.
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Ade Wahyudin menyoroti pasal penyiaran atau penyebarluasan berita bohong.
Direktur Eksekutif LBH Pers Ade Wahyudin menyoroti pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang dilakukan DPR
Koalisi Peduli Data Pribadi meluncurkan Posko Pengaduan Kebocoran Data bagi publik yang menjadi korban kebocoran data pribadi.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menyoroti Pasal 5 Undang-Undang (UU) No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM).
Kapolri dan Kapolda Metro Jaya diminta mengusut kekerasan dan intimidasi jurnalis yang meliput kasus baku tembak ajudan Kadiv Propam Polri
AJI Jakarta dan LBH Pers buka suara terkait dugaan kasus kekerasan seksual yang dialami oleh seorang jurnalis perempuan berinisal IW
MK diharapkan mengabulkan uji materi pasal 40 ayat 2b Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Hal tersebut berpotensi digunakan para pelanggar HAM untuk menghapus informasi negatif mereka yang tersebar di internet.
Sejumlah perwakilan dari kalangan pers sudah bersuara dalam FGD dengan Tim Kajian Undang-Undang ITE bentukan pemerintah.
"Jumlah ini bisa bertambah dan kami masih terus menelusuri dan memverifikasi perkara," kata Ketua AJI Jakarta, Asnil Bambani
Tidak hanya ribuan peserta unjuk rasa yang dinyatakan hilang, akan tetapi ada belasan jurnalis yang juga dikabarkan menghilang.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan memberikan delapan catatan kritis untuk TNI.
Contoh lain kurang ketelitian masyarakat terjadi tatkala menyebarkan berita-berita yang belum tentu benar isinya atau dipertanyakan kebenarannya
"Memang seharusnya lebih jauh dari itu bisa juga (negara) memenuhi hak berinternet," katanya
LBH Pers mencatat, setidaknya ada 75 kekerasan yang menimpa jurnalis saat para juru warta sedang melakukan tugasnya.
"Kami meminta Dewan Pers mengaktifkan atau melaksanakan pedoman penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan," ujarnya
Kasus-kasus yang dialami wartawan saat meliput aksi demonstrasi mahasiswa kemarin menjadi urgensi bagi pers untuk meminta Dewan Pers mengaktifkannya.
"Pos pengaduan memberikan ruang bagi korban untuk melakukan pengaduan. Ini dibuka 27 Mei hingga 1 Juni," katanya