Terkini Lainnya
TAG
Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mendesak agar pajak karbon segera diberlakukan di Indonesia.
Pertamina Patra Niaga menandatangani kerja sama dengan salah satu konsumen industrinya yakni PT Putra Perkasa Abadi dan PT Antareja Mahada Makmur.
BPP HIPMI) meminta pemerintah untuk segera membuat undang-undang atau regulasi tentang Pajak Karbon karena berpotensi mengurangi dampak emisi C02.
Faisal Basri mengatakan Indonesia bisa memanfaatkan energi kotor untuk membiayai transisi ke energi bersih.
Penerapan pajak karbon oleh Pemerintah Indonesia memerlukan carbon trading atau perdagangan karbon yang harus berjalan beriringan.
Suahasil menjelaskan, tujuan pajak karbon adalah demi menepati janji Indonesia kepada dunia untuk merealisasikan net zero emission
Pajak karbon semula akan diberlakukan mulai April 2022, namun rencana tersebut ditunda dan bergeser menjadi Juli 2022.
CEO Grant Thornton Indonesia Johanna Gani mengatakan perlunya perencanaan matang terkait penerapan pajak karbon kepada sektor yang menghasilkan emisi
Di sisi lain, kebijakan pajak karbon tentunya dapat meningkatkan penerimaan negara, yang mana dapat digunakan untuk menambah dana pembangunan
PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) mendukung penerapan pajak karbon untuk mengurangi efek gas rumah kaca secara nasional dan global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pajak karbon akan diimplementasikan per 1 Juli 2022.
Pemerintah akan menerapkan pajak karbon melalui skema cap trade tax dan offset untuk pembangkit listrik berbahan bakar batu bara pada Juli 2022.
Melalui kenaikan pajak CO2 ini, Uni Eropa yakin dapat mengurangi emisi gas rumah kaca bersih setidaknya 55 persen pada 2030.
Puteri Anetta Komarudin menegaskan bahwa penerapan pajak karbon harus disertai peta jalan yang komprehensif
Di Singapura, pajak karbon dikenakan bagi industri yang menghasilkan 25.000 ton, atau lebih CO2e dalam setahun.
Rencana implementasi pajak karbon dinilai dapat menekan daya beli masyarakat, ternyata ini alasannya
investasi pada sektor hulu migas masih menjadi penopang dalam menggerakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Fajar Budiono dengan tegas menolak rencana pengenaan pajak karbon, karena akan membebani ongkos produksi industri
Kebijakan pemerintah yang akan menghadirkan pajak emisi karbon memperbesar harapan energi terbarukan dapat berkembang lebih cepat dan kompetitif