Wakil Menteri Keuangan: Pajak Karbon Bukan untuk Mencari Penerimaan Negara - News
Laporan Wartawan News, Yanuar Riezqi Yovanda
News, JAKARTA - Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Pajak baru dengan nama Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP.
Wakil Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengatakan, UU Pajak yang baru itu menunjukkan berbagai macam reformasi dari administrasi dan kebijakan pajak, termasuk memperkenalkan pajak karbon.
Meski belum diaplikasikan, tapi sudah ada dalam UU yang berarti secara politik pihaknya sudah diberi ruang menetapkan menjalankan pajak karbon.
Baca juga: Kurangi Emisi Karbon, HSBC Hentikan Pendanaan Terkait Proyek Minyak dan Gas
"Nggak semua negara di dunia ini punya pajak karbon, dan saya bisa kasih tahu sekarang pajak karbon bukanlah alat untuk nyari penerimaan negara, bukan," ujarnya dalam acara "Indonesia Economic Outlook 2023: Overcoming Economic Challenge Through Sustainability", Selasa (20/12/2022).
Suahasil menjelaskan, tujuan pajak karbon adalah demi menepati janji Indonesia kepada dunia untuk merealisasikan net zero emission atau emisi nol karbon.
"Tujuannya bukan untuk penerimaan negara, kok dikasih nama pajak Pak? Pajak karbon bukan supaya penerimaan negara naik, pajak karbon adalah supaya Indonesia bisa memenuhi janji net zero emission," katanya.
Dia menambahkan, pajak karbon akan menjadi satu mekanisme alternatif dari menahan atau memastikan emisi di tiap sektor bisa terkontrol.
Baca juga: Penerapan Pajak Karbon Berpotensi Meningkatkan Pendapatan Negara
"Kalau mau mengkompensasi lewat pasar monggo, kita siapkan pasar karbon. Nggak bisa mengkompensasi lewat pasar, mengkompensasi lewat negara monggo, bayar pajak karbon," ujar Suahasil.
Terkini Lainnya
Suahasil menjelaskan, tujuan pajak karbon adalah demi menepati janji Indonesia kepada dunia untuk merealisasikan net zero emission
Pemangku Kepentingan Beri Referensi Kebijakan Tembakau Alternatif di APHRF 2024
BERITA REKOMENDASI
Kemenkeu: Kinerja APBN 2024 Per Januari 7,7 Persen dari Target
BERITA TERKINI
berita POPULER
IHSG Ditutup Dekati Level 7.200, Saham Raksasa BBCA Sentuh Rp10.000 Per Lembar
Harga Minyak Dunia Diproyeksi Naik, Citra Tubindo Bidik Keuntungan 19,69 Juta Dolar AS
DPR Tak Percaya LPEI Bisa Berbenah, Buka Opsi Pembubaran atau Merger dengan BNI
Pembangunan Bali Maritime Tourism Hub Sempat Terkendala akan Adanya Ratusan Kapal Ikan
Khawatir Bias, Hippindo Tolak Zonasi Larangan Penjualan Produk Tembakau di RPP Kesehatan