Terkini Lainnya
TAG
Bivitri Susanti menyoroti revisi Rancangan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) yang dapat membatasi akses internet publik.
Pakar hukum tata negata (HTN), Bivitri Susanti, menilai revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) berpotensi mengintervensi kebebasan hakim MK.
Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari ikut merespons soal wacana pembentukan Presidential Club atau Klub Presiden oleh Prabowo Subianto.
Dia menyebut, jabatan wakil presiden digambarkan sebagai ban serep pada suatu kendaraan, dan akan dibutuhkan kalau ban utamanya bermasalah.
Dia menilai Megawati adalah sosok yang paling tepat menjadi sahabat MK. Apalagi jika menilik sejarah berdirinya MK di masa pemerintahan Presiden ke-5
Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari berharap para hakim MK tidak diintervensi oleh kekuasaan dan uang seperti yang terjadi pada kasus sebelumnya.
Peluang Anies dan Ganjar menangkan gugatan Pilpres 2024 menurut analisis pakar hukum tata negara dan pakah hukum.
Pakar Hukum Tata Negara Abdul Chair Ramadhan mengatakan, bantuan sosial (bansos) yang digelontorkan pemerintah sudah sesuai mekanisme.
Ia memberi contoh, MK memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk hadir di persidangan dengan cara bersurat menggunakan kop surat Mahkamah Konstitusi
Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti mengaku prihatin atas kondisi politik dan demokrasi di Indonesia, saat ini.
Feri menyebut, dugaan kecurangan Pemilu 2024 terlihat sejak sebelum pemungutan suara membuat rakyat gelisah, dan kegelisahan itu terkonfirmasi setelah
Pakar hukum tata negara Universitas Sebelas Maret (UNS) Agus Riewanto menilai wacana pilpres satu putaran bakal sulit terwujud.
Margarito menegaskan etika dan hukum sangat berbeda sehingga tak bisa dijadikan satu rangkaian.
SAP diduga melakukan tindakan suap (gratifikasi) ke pejabat pemerintah beberapa negara, termasuk Indonesia pada akhir 2014 hingga 2022.
Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menilai bahwa cawe-cawe Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) semakin terlihat saat menunjukkan print-out UU Pemilu.
Keinginan dari Kelompok Petisi 100 yang meminta agar Presiden Jokowi dimakzulkan menjelang Pemilu, dinilai oleh Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Ma
Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari buka suara mengenai isu pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengatakan Pemilu 2024 spesial. alarm, bahwa masyarakat harus semakin aktif mengawasi jalannya Pemilu 2024.
KPU RI telah melaksanakan perintah konstitusional yang dikirimkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.
Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) disepakati menjadi usul inisiatif DPR RI.