Terkini Lainnya
TAG
Amerika Serikat telah menetapkan lima unit militer Israel telah melakukan pelanggaran HAM berat di Tepi Barat sebelum perang Gaza.
Amerika Serikat mulai berbalik membela warga Palestina dan menuding bahwa Israel yang selama ini melakukan pelanggaran hak asasi manusia
Kontras menuding apa yang disampaikan pemerintah saat berdialog dengan Komite HAM PBB di Jenewa dalam sidang ICCPR pada 11 sampai 12 Maret 2024 lalu
Panitnya Mahfud ke Presiden Jokowi karena mundur dari kabinet bersamaan dengan aksi kamisan serta pesan Mahfud minta pelanggaran HAM berat dituntaskan
Ada dua hal yang dititipkan Mahfud untuk penggantinya kelak: penagihan sisa hutang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dan penyelesaian pelanggaran HAM.
Mahfud MD siap menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat jika dirinya dan Ganjar Pranowo memenangkan kontestasi pemilu presiden 2024.
Ganjar mengatakan ada 12 kasus pelanggaran HAM berat mulai dari peristiwa 1965-1966, peristiwa Talangsari 1989 hingga peristiwa Wamena 2003.
Pemerintah menggabungkan penyelesaian yudisial dan nonyudisial yang berprespektif korban untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat.
Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Munafrizal Manan, mengatakan pihaknya enggan menjadikan isu dimaksud sebagai komoditas politik.
Satu di antara dampaknya, kata dia, terdapat Purnawirawan Perwira Tinggi TNI Angkatan Darat dilarang pergi ke Amerika Serikat (AS).
Try dan FOKO Purnawirawan TNI-Polri menuntut pemerintah dalam hal ini Komnas HAM untuk meneliti kembali kasus pelanggaran HAM yang berat masa lalu
Sastrawan yang juga penulis Putu Oka Sukanta merasa kesal betul dan belum puas mengenai adanya upaya rekonsiliasi meski pemerintahan Jokowi.
Setelah meletusnya peristiwa Gerakan 30 September 1965 terjadi juga dampak ikutan yang lebih kelam dan mengerikan.
Sis merasa dirinya masih memiliki janji terhadap pemerintah karena sebagai Mahid dirinya terikat dengan kedinasan
Ignasius Sugiharto, yang berada di Moskow Rusia menyatakan keinginannya untuk dimakamkan di Indonesia.
Yasonna Laoly mengungkapkan bahwa para eksil korban peristiwa 1965 berhak memperoleh visa multiple years secara cuma-cuma.
Menurut Usman, ketika itu intervensi kekuasaan sangat terlihat melalui upaya pengambilan paksa kantor PDI.
Mahfud mengungkapkan sejumlah program pemulihan pemerintah terhadap korban HAM berat masa lalu.
Ketika terjadi peristiwa 1965, paspor dan kewarganegaraannya dicabut oleh rezim Orde Baru yang mulai berkuasa di Indonesia saat itu.
Jokowi juga berharap proses pemulihan para korban dan keluarga korban tersebut merupakan awal bagi terbangunnya kehidupan yang adil.