Terkini Lainnya
TAG
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur diharapkan dapat menjadi lokomotif baru untuk membawa transformasi di Indonesia.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyinggung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) untuk menyongsong Indonesia Emas tahun 2045.
Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko menegaskan, pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah final dan tidak perlu lagi diperdebatkan.
Nama Bambang Susantono disebut-sebut calon kuat Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) yang baru.
Presiden Jokowi direncanakan akan berpindah ke IKN baru pada 16 Agustus 2024 dan diikuti oleh 7.687 abdi negara seperti ASN, Polri, hingga Paspampres.
KPK akan mengawal proses pembangunan Ibu Kota Negara Baru atau IKN Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Akhirnya Edy Mulyadi menghadiri pemanggilan Polri di Bareskrim Polri pada Senin (31/1/2022),sebelum dilakukan pemeriksaan ia bicara tetap tolak IKN.
Faisal Basri menyatakan, tidak urgensi atau kedaruratan yang membuat pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) mesti segera dilakukan.
Sosok calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) diharapkan tak terafiliasi dengan partai politik (parpol) apapun.
Berikut sejumlah tokoh yang mengkritik pemindahan Ibu Kota Negara, ada Anies Baswedan, Faisal Basri hingga Rizal Ramli.
Dalam pandangan JK, pemindahan ibu kota akan menimbulkan dampak positif bagi pemerintahan daerah.
Ia menyebut 20 persen saham miliknya itu merupakan pembayaran dari perusahaan atas jasa sebagai pengacara.
Adapun kenaikan harga untuk areal pedalaman, harga lahan per hektare meningkat dari Rp 30-50 juta menjadi Rp 200 sampai 300 juta.
PUPR hingga saat ini belum mengantongi anggaran untuk melakukan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.
Menurut Hasto, jika kriteria yang diinginkan oleh Presiden Jokowi seperti itu, PDIP memiliki banyak kader yang berlatarbelakang tersebut
Pemindahan IKN dinilai kurang elok untuk dijalankan saat ini, terutama karena kondisi ekonomi Indonesia yang masih dalam proses pemulihan.