Terkini Lainnya
TAG
Akibat banjir, pelaksanaan Pemilu di 9 desa di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, terpaksa ditunda.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia buka suara soal munculnya kembali isu penundaan Pemilu hingga isu Presiden tiga periode.
Bahlil pun mengakui siap memasang badan terkait isu presiden 3 periode tersebut. Dia menyatakan bahwa isu itu pertama kali digulirkan oleh dirinya.
Ketua DPP Partai NasDem Saan Mustopa menolak wacana kemungkinan amandemen UUD 1945 untuk membuat aturan penundaan Pemilu di masa darurat.
Ketiga hakim tersebut, yakni T Oyong, H. Bakri, dan Dominggus Silaban, sebelumnya memenangkan gugatan tunda Pemilu yang diajukan Partai Prima itu.
KY melakukan pemanggilan ulang dan pemeriksaan terhadap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Jakpus) terkait perkara yang diajukan Prima.
(KY) telah melakukan pemanggilan ulang dan pemeriksaan terhadap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait perkara yang diajukan PRIMA
Belakangan muncul dugaan adanya skenario penundaan Pemilu yang seharusnya dijadwalkan berlangsung pada tahun 2024.
Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta mengaku optimis pemilu akan berjalan dan diselenggarakan sesuai jadwal.
DPP Prima minta seluruh perangkat fokus tuntaskan verifikasi faktual meski PN TKI Jakarta batalkan putusan PN Jakpus menunda Pemilu 2024.
PT DKI Jakarta membatalkan putusan PN Jakpus tentang penundaan Pemilu 2024 karena tidak memiliki kewenangan mengadili perkara tersebut secara absolut
Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) hingga saat ini masih kekeh meminta untuk diturutsertakan oleh DPR dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP)
Seorang advokat, Viktor Santoso Tandiasa, menguji UU Pemilu Ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ia melakukan pengujian terhadap frasa 'gangguan lainnya'
KPU meminta Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) untuk menangguhkan pelaksanaan putusan serta merta Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA).
Kajian bersama Puskapol UI dan Election Corner UGM menemukan masih rendahnya akun media sosial (medsos) lembaga penyelenggara pemilu menghadapi wacana
Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) bakal mengajukan permohonan eksekusi putusan penundaan Pemilu 2024 yang dinyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Berdasarkan hasil pantauan, isu penundaan pemilu tidak berdiri sendiri. Ada beberapa isu lainnya yang jadi penyokong.
Komisi Yudisial RI menyatakan bakal mendalami dugaan pelanggaran etik majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Prima.
Juru Bicara KY Miko Ginting mengatakan, saat ini, pihaknya telah menetapkan proses pemeriksaan tersebut jadi isu prioritas yang dibahas.
mereka menyinggung soal kompetensi dari hakim yang memutus perkara gugatan tersebut serta soal peraturan perundang-undangan yang dinilai ditabrak