Terkini Lainnya
TAG
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu)Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) read less
residen Partai Buruh Said Iqbal berharap, presiden terpilih Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Omnibus Law Cipta
Ia pun coba meyakinkan, dirinya bersama Anies Baswedan akan segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) KPK jika terpili
Menurut Tito memajukan pelaksanaan pemungutan suara pilkada pada September 2024 dilakukan demi menghindari terjadinya kekosongan kepala daerah
Syamsuddin Alimsyah mengkritik keras rencana Pemerintah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah (Perpu) terkait rencana mempercepat pilkada.
DPR menyebut pihaknya telah melakukan bahasan informal dengan Mendagri terkait wacana pemerintah memajukan Pilkada 2024 lewat Perppu.
Habiburokhman juga menyatakan tidak sepakat kalau wacana Pilkada dimajukan dari yang sebelumnya November 2024 menjadi September 2024.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan tetap menjalankan tugas meski misalnya jadwal Pilkada 2024 berubah.
Siti Zuhro turut menyoroti soal ketidakserentakan pelantikan kepala daerah terpilih dalam Pilkada tahun 2024, mendatang.
(Gekanas) selaku pemohon uji formil UU Nomor 6 Tahun 2023 pengganti Perppu 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menyerahkan materi kesimpulan perkara
Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyinggung saksi yang dihadirkan Pemohon Nomor 46/PUU-XXI/2023, Sri Palupi, berpendapat seolah-olah seperti ahli
Pemerintah merespons pernyataan ahli dari Pemohon Perkara Nomor 46/PUU-XXI/2023, Aan Eko Widianto, yang mengatakan Perppu Cipta Kerja tak sesuai
Aan Eko Widianto, mengatakan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tak sesuai perintah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 91/2020.
Ahli hukum dan konstitusi Bivitri Susanti mengatakan, pemerintah telah menyalahgunaan Perppu untuk mengegolkan UU Cipta Kerja.
(MK) meminta pemerintah menjelaskan alasan penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker)
Mahkamah Konstitusi (MK) diminta mengabulkan gugatan dengan perkara nomor 46/PUU-XXI/2023 perihal uji formiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
(MK) menggelar sidang perdana Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
DPR RI mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017
Partai Buruh menyatakan kekecewaan terhadap Mahkamah Konstitusi (MK).Hal itu lantaran MK dinilai lamban dalam menangani Judicial Review atau pengujian
salah satu dampak potensial dari Perppu Cipta Kerja yang sudah disahkan menjadi Undang-undang adalah berkurangnya kepastian kerja bagi pekerja
(BEM) Universitas Indonesia (UI) menyebutkan ada itikad buruk dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak diterbitkannya Perppu UU Cipta Kerja