Terkini Lainnya
TAG
(MK) meminta pemerintah menjelaskan alasan penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker)
BEM UI akan menggelar aksi demonstrasi dengan alianasi mahasiswa lain terkait penolakan terhadap UU Ciptaker pada Kamis (6/4/2023).
Pengamat menilai disahkannya Perppu Ciptaker menjadi UU adalah bentuk akrobat hukum dari DPR. Namun hal ini, menurutnya, tidak bisa disalahkan.
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI bakal menggelar aksi terkait penolakan Perppu Cipta Kerja (Ciptaker) pada 6 April 2023 mendatang.
BEM UI bakal menggelar aksi penolakan pengesahan Perppu Ciptaker menjadi Undang-Undang pada 6 April 2023 mendatang di kawasan Harmoni, Jakpus.
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mengunggah meme kiritikan terhadap Ketua DPR RI Puan Maharani.
Fraksi PKS sejak awal menolak Perppu Cipta Kerja karena pelaksanaan Perppu Cipta Kerja akan berdampak pada pengabaian kepentingan nasional.
Demokrat sebagai salah satu fraksi di DPR yang menolak UU Cipta Kerja tersebut menyatakan, mengapresiasi dengan baik bentuk kritis dari BEM UI.
PDIP meminta Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) agar tak melakukannya umpatan yang spekulatif dan dangkal.
Presiden ASPEK menilai pengesahan Perppu Ciptaker menjadi Undang-Undang sudah mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi, DPR jadi stempel pemerintah.
Eks Wamenkumham, Denny Indrayana menilai Perppu Cipta Kerja (Ciptaker) tak semestinya disahkan sebagai undang-undang.
Putusan MK menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional dan memerintahkan dilakukan perbaikan dalam dua tahun.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) disahkan menjadi undang-undang (UU) dalam sidang
MK menilai UU tersebut cacat formil lantaran dalam proses pembahasannya tidak sesuai dengan aturan dan tidak memenuhi unsur keterbukaan.
Dr Anwar Budiman mengaku sudah memprediksi RUU Perppu Ciptaker yang kontroversial itu akan tetap disahkan DPR.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD enggan menanggapi serius terkait penolakan terhadap pengesahan Perppu Ciptaker.
Partai Buruh mempertegas rencananya untuk melakukan aksi mogok nasional yang akan dilakukan antara bulan Juni hingga Agustus 2023 mendatang.
Hal itu bermula saat Fraksi PKS yang diwakili Bukhori Yusuf menyampaikan pandangan fraksi tentang Perppu Cipta Kerja.
Ada lima pembahasan yang diagendakan pada Rapat Paripurna yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja di depan Gedung DPR RI.