Terkini Lainnya
TAG
KPK ungkap alasan mengapa hingga kini tak kunjung menahan Sekjen DPR Indra Iskandar tersangka dugaan korupsi pengadaan furnitur Rumah Jabatan Anggota.
KPK masih menghitung jumlah kerugian negara kasus dugaan korupsi pengadaan furnitur Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR tahun anggaran 2020
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar mencabut gugatan praperadilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri Jakarta.
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Farida Alamsja sebagai saksi, Rabu (22/5/2024).
Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, tim penyidik menyelisik peran Indra Iskandar dalam pengadaan dimaksud terkait jabatannya selaku Sekjen DPR.
KPK panggil 3 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan furnitur rumah jabatan anggota DPR RI TA 2020 namun pemanggilan ini dalam kapasitas saksi.
Kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI TA 2020 perlu menjadi perhatian serius bagi parlemen secara kelembagaan
Penggeledahan Gedung Setjen DPR RI ini berkaitan dengan kasus dugaan korupsi kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI pada Selasa (30/4/2024).
penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Gedung Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI pada hari ini, Selasa (30/4/2024).
KPK memeriksa Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar dan Kepala Bagian Pengelolaan Rumjab DPR Hiphi Hidupati pada hari ini.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap nilai pengadaan furnitur rumah jabatan anggota DPR yang dikorupsi sebesar Rp 120 miliar.
Dalam kasus ini, KPK mencegah Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar bepergian ke luar negeri.
Indra yang mengenakan batik lengan panjang berwarna hijau itu mengabaikan pertanyaan dan hanya melambaikan tangan dengan posisi membelakangi awak med
KPK sedang mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah jabatan DPR, sebut tersangkanya lebih dari dua orang.
KPK memastikan bahwa dugaan korupsi pengadaan kelengkapan Rumah Jabatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merugikan keuangan negara.
Berikut 4 fakta di balik penangkapan Bupati Kapuas, Kalimantan Tengahm Ben Brahim S Bahat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (28/3/2023).
Rumah Jabatan Bupati Kapuas itu berada di Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah (kalteng).
Fraksi PKS DPR RI meminta Setjen DPR membatalkan pengadaan gorden rumah jabatan anggota DPR (RJA) Kalibata.
pengadaan gorden yang diperuntukkan bagi rumah jabatan anggota DPR RI senilai Rp43,5 miliar menuai polemik di tengah masyarakat.