Terkini Lainnya
TAG
Ali Ngabalin berharap revisi UU Kementerian Negara segera rampung karena bagian dari arah dan haluan Pemerintahan Prabowo-Gibran nanti.
Airlangga menyebut urusan komposisi kementerian merupakan hak prerogatif dari presiden dalam menyusun berapapun jumlah kementerian.
Fraksi PDIP DPR RI menyetujui revisi Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menjadi usulan inisatif DPR.
Djarot mengingatkan penyakit dalam birokrasi seperti empire building syndrom, yakni membangun kerajaan melalui banyaknya departemen, organisasi.
Berikut pro-kontra Revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang tengah dikebut DPR RI.
Kepala BPOKK Partai Demokrat Herman Khaeron menyatakan, sejauh ini belum ada pembahasan lebih jauh terkait dengan komposisi kabinet Prabowo-Gibran.
Kepala BPOKK Partai Demokrat Herman Khaeron merespons soal banyaknya kritik terhadap langkah DPR RI mendorong revisi Undang-Undang Kementerian.
DPR mulai pembahasan Revisi Undang-Undang No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, pasal 15 berikan keleluasaan presiden tentukan jumlah menteri.
Saleh Partaonan Daulay tak menyoalkan sikap PDIP menolak wacana revisi Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
Baleg DPR mulai melakukan pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Selasa (14/5/2024).
Dasco tegaskan wacana DPR melakukan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bukan untuk mengkomodasi jumlah menteri.
Mardani Ali Sera mengaku dirinya kaget DPR segera membahas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
Gerindra akan mendorong usulan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
Partai Gerindra membuka peluang mendorong Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.