Menkeu Sri Mulyani Bakal Lunasi Utang Pemerintah Rp 16 Triliun ke Bulog Setelah Diaudit BPKP - News
Laporan wartawan News, Endrapta Pramudhiaz
News, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, utang Rp 16 triliun milik pemerintah kepada Bulog akan dibayarkan setelah hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) keluar.
"Mekanisme kita dengan Bulog dan Badan Pangan Nasional adalah kita akan melakukan pembayaran sesudah adanya audit dari BPKP," katanya dalam konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (6/11/2023).
Baca juga: Menkeu Sri Mulyani Beberkan Alasan BLT El Nino Senilai Rp 400 Ribu Belum Cair
Ia mengatakan, BPKP telah diminta untuk mengaudit lebih cepat agar tagihannya bisa disampaikan kepada pemerintah.
Menurut Sri Mulyani, perihal utang ini tidak akan menjadi masalah bagi Bulog, sama juga dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas).
"Ini harusnya tidak ada masalah karena Bulog dan Bapanas bisa mendapatkan penganggarannya dari mulai untuk impor beras dan operasi pasar itu menggunakan dana perbankan yang kemudian kita akan bayar," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk melunasi tagihan ke Perum Bulog sebesar Rp 16 triliun.
Baca juga: Menkeu Sri Mulyani Tegaskan Rupiah Tidak Melemah Namun Dolar AS yang Menguat
Tagihan tersebut berkaitan dengan pengadaan beras dalam memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP).
"Tadi arahan presiden, Menteri Keuangan diminta segera melunasi tagihan Bulog yang terakumulasi Rp 16 triliun," kata Airlangga di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/11).
Ia mengatakan, Bulog memerlukan tambahan anggaran untuk pengadaan beras untuk tahap pertama Rp 7,9 triliun. Kemudian ditambah pengadaan tahap kedua Rp 8,4 triliun dan biaya untuk distribusi dan lainnya sekitar Rp 2,8 triliun.
Terkini Lainnya
Sri Mulyani mengatakan, utang Rp 16 triliun milik pemerintah kepada Bulog akan dibayarkan setelah hasil audit dari BPKP keluar.
Tantangan Koperasi dan UMKM Memasuki Revolusi Industri 5.0, Ini Komitmen PDIP
BERITA REKOMENDASI
Menkeu Sri Mulyani: APBN Mei 2024 Defisit Rp 21,8 Triliun
Menko Perekonomian Sebut Perundingan IEU-CEPA Hampir Rampung
Jokowi Segera Terbitkan Aturan Bea Masuk dan Anti Dumping Tekstil
BERITA TERKINI
berita POPULER
Pengusaha Mal Nilai Peraturan Pembatasan Impor RI Tak Mampu Tangani Masalah Sesungguhnya
Tingkatkan Produksi Migas Nasional, Kepala SKK Migas Inspeksi Langsung Proyek FPSO Marlin Natuna
Tren Pembobolan Data, Ini Jurus BNI Pastikan Keamanan Para Nasabah
Soal Rencana Bea Masuk 200 Persen, Mendag Sebut Masih Dihitung, Bisa 50 Persen
Mendag Sebut 7 Industri yang Jadi Perhatian Khusus