Terkini Lainnya
TAG
Kejagung mengumumkan kerugian atas kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa mencapai Rp 1,1 triliun.
Presiden Jokowi minta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaudit tata kelola Pusat Data Nasional (PDN) setelah diretas 20 Juni lalu.
Presiden Jokowi perintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit tata kelola PDN setelah diretas hacker.
Pengusaha Soetikno Soedarjo dituntut 6 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan pesawat di lingkungan PT Garuda Indonesia.
Kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah PT Timah meningkat dari Rp271 triliun menjadi Rp300 triliun.
Hal itu disampikan Presiden Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2024, di Istana Negara, Jakarta.
Presiden mengingatkan bahwa pekerjaan BPKP dan inspektorat bukan untuk mencari kesalahan melainkan untuk mencegah penyimpangan.
Jokowi Ingin BPKP tidak hanya memperbanyak rambu larangan ke kementerian dan lembaga dalam menjalankan program pembangunan.
Terdapat dugaan tindak pidana korupsi, berupa pemberian fasilitas Kredit Yasa Griya (KYG) dan Kredit Pemilikan Lahan (KPL).
BUMN sebagai sepertiga kekuatan ekonomi Indonesia tak sekadar korporasi, melainkan juga pelayanan publik yang erat dengan ekonomi kerakyatan.
Kejaksaan Agung menegaskan bahwa timnya masih mengusut dugaan korupsi pada tubuh BPDPKS terkait pengelolaan dana sawit.
BPKP mengingatkan kepada Kementerian Pertahanan dan TNI tentang pentingnya pengawasan internal di organisasi mereka.
ambang Soesatyo menuturkan desa merupakan wilayah mandiri yang dapat menggerakkan ekonomi daerah dan menopang penguatan fondasi perekonomian negara.
Hakim meyakini bahwa kerugian negara dalam kasus korupsi tower BTS 4G BAKTI Kominfo sebanyak Rp 6,25 triliun.
Sri Mulyani mengatakan, utang Rp 16 triliun milik pemerintah kepada Bulog akan dibayarkan setelah hasil audit dari BPKP keluar.
Anang Achmad Latif menuding BPKP ceroboh dalam menghitung nilai kerugian negara dalam perkara korupsi tower BTS 4G BAKTI Kominfo.
Sebagaimana diketahui, dari penghitungan melalui pendekatan total loss itu, BPKP menetapkan nilai kerugian keuangan negara Rp 8,03 triliun dalam kasus
Ahli menilai pendekatan total loss yang digunakan BPKP dan Kejagung untuk menetapkan kerugian keuangan negara sebesar Rp8,03 triliun tidak tepat
Auditor BPKP Dedy Nurmawan Susilo mengungkapkan tidak ada penyimpangan yang dilakukan oleh Menkominfo Johnny G Plate
Auditor BPKP Dedy Nurmawan Susilo sebut tak temukan penyimpangan anggaran oleh Pengguna Anggaran (PA) dalam hal ini Johnny G Plate, terkait proyek BTS