Incar Tokoh Politik Jelang Pemilu 2024, KPK Dinilai Main Politik - News
News, JAKARTA – Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka berbagai kasus lama yang dikaitkan dengan nama tokoh politik dinilai tidak elegan.
Langkah ini dinilai hanya manuver politik elit KPK menjelang Pemilu 2024.
“Masyarakat sekarang mulai muak dengan intrik-intrik di awal-awal tahun politik ini. Karena itu lembaga resmi negara seperti KPK jangan ikut-ikutan politik lah, rakyat akan makin muak,” ujar Tokoh Aktivis Jumhur Hidayat di Jakarta, Sabtu (29/10/2022).
Dia mengatakan agak aneh jika KPK sibuk mengungkapkan berbagai kasus lama yang dikaitkan dengan nama tokoh politik tertentu.
Apalagi tokoh-tokoh tersebut merupakan high profile yang mempunyai peluang berkontestasi di Pemilu 2024.
“Ya kecuali kalau tokoh tersebut tertangkap tangan atau terlibat kasus yang saat ini sedang ditangani oleh penyidik. Kalau kasus-kasus lama yang sebagian sudah berkekuatan hukum tetapi dikorek-korek kembali hanya karena terkait dengan nama tertentu, itu Namanya sudah bermain politik,” ujarnya.
Baca juga: Firli Bahuri Bicara Soal Kasus Kardus Durian: Tolong Kawal KPK
Jumhur menilai Lembaga negara seperti KPK baiknya memberikan ruang bagi berbagai tokoh bangsa potensial untuk bersaing secara fair dalam Pemilu 2024.
Biarkan nama-nama seperti Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, atau Ganjar Pranowo jika memenuhi persyaratan melakukan konstetasi politik secara terbuka.
"Jangan mereka kemudian tiba-tiba disandera dengan kasus-kasus lama yang kemudian dikaitkan dengan nama mereka. Logikanya, kalo KPK mempunyai bukti kuat kenapa ngak dari dulu disampaikan ke pengadilan. Kok kasus yang sudah selesai 8 atau 10 tahun lalu kembali diungkit jelang Pemilu,” katanya.
Lebih jauh Jumhur memandang akan lebih baik jika KPK fokus pada berbagai dugaan korupsi besar dan menyangkut hajat hidup orang banyak.
Baca juga: Survei Populi Center: 44 Persen Publik Menilai Anies Baswedan Dizalimi Dengan Isu Korupsi Formula E
Menurutnya saat ini banyak dugaan kasus korupsi besar dari penyelenggara negara yang dibiarkan begitu saja.
"Tidak perlu lah saya sebutkan kasus-kasus itu tapi yang pasti saya berani tantang semua Komisioner KPK untuk debat atau gelar perkara dan saya akan buktikan bahwa itu semua kejahatan dan perampokan yang tidak dilanjutkan oleh KPK,” katanya.
Ketua Umum DPP KSPSI ini menegaskan membuka kasus yang sudah sangat lama seperti kasus Muhaimin tahun 2011 atau mencari-cari kesalahan Anies Baswedan pada Formula E atau Ganjar Pranowo pada E-KTP tidak akan mengundang simpatik rakyat dan bahkan rakyat bisa marah.
“Bila begitu maka makin hancurlah kredibilitas KPK di mata rakyat,” pungkasnya.
Terkini Lainnya
Bursa Capres
Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka berbagai kasus lama yang dikaitkan dengan nama tokoh politik dinilai tidak elegan.
4 Provinsi di Sumatera Masuk Kategori Rawan, Menko Polhukam Ingatkan Tugas Gakkumdu Pencegahan
BERITA REKOMENDASI
Ditanya Siapa Cawapres Pilihannya, Ini Jawaban Prabowo Subianto
Temui Surya Paloh, Anies Sebut Tak Bicarakan Soal Elektoral
Jokowi akan Bisiki Parpol Soal Capres Usulan Relawan Secepatnya
BERITA TERKINI
berita POPULER
Mendagri Dorong Pemda di Wilayah Sumatera Turut Bantu Pelaksanaan Pilkada Serentak
PPP Akui Sudah Jajaki Komunikasi dengan Bobby Nasution, Tapi Belum Putuskan Beri Dukungan
7 Parpol Dukung Bobby di Pilkada Sumut, PDIP: Belum Tentu Menang
Pilkada Sulut 2024, Jan Maringka Disebut Bersaing Ketat dengan Elly Engelbert Lasut
Pengamat: Gusti Bhre Harus Pertimbangkan Dampaknya Jika Nekat Maju Pilkada Solo