Terkini Lainnya
TAG
Khalil Zayan menceritakan penderitaan kaum buruh di Gaza Palestina yang jumlahnya total mencapai 250 ribu orang.
Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat mengatakan perjuangan dukung mendukung yang dilakukan KSPSI adalah untuk menyampaikan kepentingan buruh.
Para Pemohon perkara ini, yaitu Haris Azhar, Fatiah Maulidiyanty, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Aliansi Jurnalis Independen.
Kendati begitu, Jumhur tak mau lebih jauh mengungkap siapa pihak yang melakukan upaya tersebut. Dia juga enggan mengungkapkan di wilayah mana saja
Serikat Buruh Nasionalis Indonesia (SBNI) akhirnya secara resmi mendeklarasikan dukungan kepada Pasangan nomor urut satu Anies Baswedan dan Muhaimin.
Deklarasi Alumni ITB Pejuang Perubahan untuk pasangan Capres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar (AMIN) dihadiri sekitar 400 alumni dari 47 angkatan.
Jumhur mengingatkan, kalau kaum buruh tidak memiliki upah yang cukup, maka daya beli rendah, UMKM terpukul.
Persoalan Hotel Sultan antara PT Indobuildco dan PPKGBK, kata Jumhur, harus diselesaikan secara perdata, tanpa berpotensi merugikan karyawan.
Menurutnya sembilan hakim Mahkamah Konstitusi harus berpihak pada rakyat. Bukan memihak orang-orang yang mengajukan mereka sebagai hakim konstitusi
ia melihat Partai Buruh meski memperjuangkan untuk menolak UU Ciptaker, tapi di satu sisi partai itu juga bercengkrama dengan DPR selaku pembuat UU.
aksi ini bagian aksi long march buruh dan tenaga kesehatan dari Bandung menuju Istana Presiden Jakarta menuntut pemerintah mencabut UU Cipta Kerja.
Berdasarkan teori, pencabutan itu bisa dilakukan karena apapun perubahan dalam suatu kebijakan bisa dilakukan dengan berbagai cara
Penundaan pemilu berpotensi akan memicu people power, karena pemilu adalah agenda sakral bangsa.
Dengan kegagalan disahkan dalam rapat paripurna DPR RI, menurut Ketua Umum KSPSI itu, maka Perppu Ciptaker otomatis batal
Ketua Umum DPP KSPSI Jumhur Hidayat menyebut penerapan ERP merupakan tindakan diskriminatif terhadap rakyat
Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat mengatakan UU Ciptaker ini merupakan akal-akalan oligarki dan akan berdampak buruk bagi para kaum buruh.
KSPSI tegas menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).
Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka berbagai kasus lama yang dikaitkan dengan nama tokoh politik dinilai tidak elegan.
Koordinator Aliansi Aksi Sejuta Buruh Mohammad Jumhur Hidayat menyebutkan aksi demo yang berlangsung di kawasan Gedung DPR/MPR RI.
Sejumlah buruh yang tergabung di Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menuju Jakarta menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, Senin 8 Agustus 2022