androidvodic.com

Pj Kepala Daerah Diminta Tak Memihak, Jokowi: 'Hati-hati Kalian Diawasi' - News

News, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan seluruh Penjabat (Pj) kepala daerah di Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin, (30/10/2023).

Mereka yang hadir yakni 23 Pj Gubernur, 133 Pj Bupati, dan 37 Pj Wali Kota.

Pantauan Tribun mereka yang hadir diantaranya Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin, Pj. Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw.

Selain itu Pj Gubernur Sumatera Selatan Ahmad Fatoni, Pj. Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar, Pj. Gubernur Sulawesi Barat Zudan Arif Fakrulloh, dan Pj. Bupati Purwakarta Benni Irwan.

Baca juga: Jokowi Wanti-wanti Pj Kepala Daerah Saat Pemilu 2024: Ada Miring-miring, Saya Bisa Ganti Tiap Hari

Pj Gubernur DKI yang juga Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan bahwa Presiden mengumpulkan Pj Kepala Daerah untuk memberikan pengarahan.

"Pengarahan Pak Presiden semua Pj Gubernur," katanya.

Hanya saja Heru belum mau membeberkan pengarahan apa yang akan disampaikan Presiden kepada seluruh Pj Kepala Daerah.

"Nanti kalau sudah selesai saya kabarin. Mungkin pengarahan terkait menjelang Pemilu," katanya.

Dalam arahannya, Jokowi meminta para Pj Kepala Daerah memberikan dukungan kepada para penyelenggara Pemilu baik itu KPU maupun Bawaslu di daerah masing masing.

Namun Presiden mengingatkan agar Pj Kepala Daerah untuk tidak melakukan intervensi.

"Tidak mengintervensi apapun, membantu anggaran segera, disegerakan," kata Jokowi.

Presiden juga meminta agar Pj Kepala Daerah untuk tidak memihak salah satu Capres-Cawapres di Pilpres 2024. Presiden mengatakan Pj Kepala Daerah yang memihak akan terpantau.

Baca juga: 5 Arahan Presiden Jokowi ke Penjabat Kepala Daerah soal Pemilu 2024

"Saya meminta jangan sampai memihak. Itu dilihat loh hati-hati. Bapak ibu dilihat. Mudah sekali kelihatan bapak ibu memihak atau ndak," katanya.

Dalam kesempatan tersebut Jokowi juga meminta Pj Kepala Daerah untuk memastikan bahwa ASN bersikap netral di Pemilu.

"Juga pastikan ASN itu netral," pungkasnya. (Tribun Network/fik/wly)

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat