Terkini Lainnya
TAG
Tito mengatakan para Pj yang mundur itu ingin leluasa melakukan komunikasi dengan partai politik.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sudah mengatakan tak akan melarang Pj kepala daerah yang akan ikut Pilkada serentak 2024.
Guspardi Gaus meminta Mendagri Tito Karnavian untuk melakukan evaluasi kinerja semua Pj Kepala Daerah.
Dia mengaku sudah berkoordinasi dengan Ketua KPU Hasyim Asy'ari untuk membuat PKPU larangan bagi Pj untuk mendaftar jika belum mengundurkan diri.
MK memutuskan para kepala daerah yang dilantik 2019 dapat menjabat hingga 2024 asalkan tidak melewati satu bulan sebelum Pilkada.
Jokowi mengundang para pihak tersebut untuk silaturahmi hingga berbicara pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan seluruh Penjabat (Pj) kepala daerah di Indonesia di Istana Negara
Jokowi menyatakan jika mendapati laporan ada Pj kepala daerah yang bekerja menyimpang dalam masa pemilu maka dirinya tak segan langsung menggantinya.
Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada penjabat kepala daerah seluruh Indonesia agar tak memihak siapun dalam kontestasi pemilu, Senin (30/10/2024).
Presiden juga meminta agar Pj Kepala Daerah untuk tidak memihak salah satu Capres-Cawapres di Pilpres 2024.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan seluruh penjabat (pj) kepala daerah di Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (30/10/2023).
Kemendagri menjelaskan soal proses sidang tim penilai akhir (TPA) terhadap para calon penjabat (Pj) kepala daerah tingkat bupati dan wali kota.
Penyerentakan pilkada pada tahun 2024 seharusnya memastikan bahwa penugasan pejabat kepala daerah tidak tercampur dengan kepentingan politik praktis.
Mendagri Tito Karnavian meminta kepada penjabat kepala daerah harus mampu bersikap netral menjelang Pemilu 2024.
Mendagri menekankan, Pj. kepala daerah agar tetap membangun komunikasi yang baik, termasuk dengan Presiden maupun Kementerian Dalam Negeri
pengisian penjabat (Pj.) kepala daerah pada 2023, saat ini Kemendagri sudah mulai melakukan profiling terhadap calon yang diusulkan.
Robert Na Endi Jaweng menantang Mendagri Tito Karnavian untuk menunjukkan perihal keterlibatan publik dalam pengangkatan PJ kepala daerah.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tak melibatkan partisipasi publik dalam proses pengangkatan penjabat (pj) kepala daerah.
Eksistensi jabatan Penjabat (Pj) Kepala Daerah, baik Gubernur, Bupati atau Wali Kota merupakan tanda kerusakan demokrasi di Indonesia.
Pj kepala daerah memegang peranan penting dalam menjaga netralitas ASN dalam gelaran pemilu 2024 mendatang.