androidvodic.com

News, MALANG - Capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan menghadiri Mujadalah Kyai Kampung atas inisiasi Habib Najib Atamimi di Kastil Atamimi Palace, Villa Puncak Tidar, Malang, Sabtu (18/11/2023).

"Senang sekali bisa hadir dan berdialog dengan para Kyai Kampung di seluruh negeri, berkesempatan mendengar aspirasi dari mereka dan juga mendengar harapan yang jadi perhatian dan bahan yg akan diperjuangkan ke depan," ucap Anies.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memaparkan bahwa para kyai dan bu nyai dari berbagai kampung di Indonesia tersebut menginginkan adanya keadilan di berbagai aspek terutama pada aspek pendidikan.

"Mereka semua menginginkan adanya keadilan dan kesetaraan, baik terkait dengan pendidikan, fasilitas-fasilitas. Intinya, jangan ada pembedaan antara pendidikan keagamaan dengan pendidikan umum dan itu salah satu agenda utama yang memang kita akan bawa,” paparnya.

Baca juga: Komitmen Bangun Mattoangin International Stadium, Anies: Stadion Sepak Bola Itu Pemersatu

Maka dari itu, Anies memastikan bahwa kata kunci berbagai tantangan ke depan adalah keadilan, di mana akan menjadi acuan untuk pengambilan kebijakan.

"Kata kunci penyusunan kebijakan ke depan adalah kata keadilan. Setiap kebijakan yang disusun harus menjawab pertanyaan apakah sudah memenuhi keadilan. Kalau tidak, maka kebijakan itu akan menghasilkan berbagai ketimpangan karena kata keadilan tak dijadikan pegangan dalam penyusunan kebijakan,” tegasnya.

Sementara itu, Mujadalah Kyai Kampung menghasilkan resolusi yang disepakati bersama-sama, antara lain menyatakan keberpihakan, menjamin, dan bertanggung jawab atas terwujudnya sistem pendidikan dan kesejahteraan guru yang manusiawi.

Pasalnya, masih banyak ditemukan guru-guru di pedesaan yang menerima gaji sebesar Rp 70.000 per bulan. 

"Masih banyak lembaga pendidikan, terutama pesantren di desa-desa yang kondisinya sangat memprihatinkan. Untuk itu, kami menuntut agar setidaknya 20 persen Dana Desa yang diperoleh dari pemerintah pusat, harus dipergunakan untuk kesetaraan pendidikan tersebut," jelas pencetus Mujadalah, Amin Ahmad Balbaid.

Baca juga: Anies Bangun Mattoangin International Stadium, Eks Dirut Persija: Titik Awal Kemajuan Sepak Bola

Selanjutnya, menyatakan keberpihakan, menjamin, dan bertanggungjawab untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang setara dimanapun di seluruh Indonesia, terutama di pedesaan.

Untuk itu, diperlukan terbentuknya Bank Kesehatan Desa, yang menangani urusan administrasi, sehingga seluruh warga desa akan mendapatkan pelayanan secara langsung dan prima, tanpa harus menghadapi sistem birokrasi yang berbelit-belit. 

Terakhir, menyatakan keberpihakan, menjamin dan bertanggungjawab atas ketersediaan pupuk sesuai kebutuhan petani sepanjang tahun, dengan angka-angka subsidi dan pola distribusi yang transparan. 

"Untuk itu, diperlukan terbentuknya Bank Pertanian Desa yang menjamin ketersediaan dana pinjaman bagi pembelian pupuk dan kebutuhan pertanian lainnya, tanpa sistem birokrasi perbankan yang menyulitkan petani," ungkapnya.

Baca juga: Anies Baswedan: Target Kita Sederhana, Masuk Putaran Kedua Pilpres 2024

Guna mewujudkan ketiga butir resolusi tersebut, Mujadalah memberikan solusi, yakni menuntut peran kepemimpinan nasional periode 2024-2029 agar mengeksekusi dalam seratus hari pertama masa kepemimpinannya, serta membuka jalur komunikasi dan akses yang konsisten kepada forum Mujadalah Kiai Kampung seluruh Indonesia. (*)

***Yose***