androidvodic.com

News, JAKARTA - Presiden Jokowi menyatakan banyak pihak yang kecewa melihat debat capres kedua dan meminta agar format debat diperbaiki.

Karena itu, Jokowi ingin dengan aturan baru yang membatasi agar para capres tak menyerang secara personal memantik kontroversi.

Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Fahrus Zaman Fadhly menilai pernyataan Presiden Jokowi itu sebagai indikasi kuat Jokowi tidak netral dalam proses Pilpres 2024.

Baca juga: TKN Setuju Usulan Presiden Jokowi Soal Perubahan Format Debat KPU Tidak Boleh Saling Serang

Menurutnya, Jokowi terlihat sekali seperti tim sukses pasangan Prabowo-Gibran. Jika ingin berperan sebagai timses dan turut melakukan kampanye, Jokowi harus melakukan cuti sementara sesuai ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Aturan ini pada intinya mengatur bahwa presiden dan wapres boleh ikut kampanye peserta pemilu dengan menjalani cuti di luar tanggungan negara.

"Kami mengusulkan Jokowi untuk cuti sementara selama proses pemilu. Hal ini dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan dan memastikan bahwa pemilu berlaku jujur dan transparan.

"Ketika seorang presiden tidak netral dalam pelaksanaan Pemilu, itu dapat memiliki dampak yang serius pada integritas dan legitimasi proses pemilihan serta pada stabilitas politik negara,"imbuhnya.

Menurutnya, sebagai presiden, Jokowi harus bertindak adil dan netral dalam pemilu untuk memastikan bahwa semua pihak yang bersaing memiliki kesempatan yang sama. Jika presiden terlihat tidak netral, ini dapat menyebabkan kehilangan kepercayaan publik terhadap integritas pemilu.

Presiden yang tidak netral, ujarnya, dapat memengaruhi proses pemilihan dengan berbagai cara, seperti memanipulasi sumber daya negara, menggunakan kekuasaan politik untuk menguntungkan kandidat atau partai tertentu, atau bahkan mengintervensi secara langsung dalam penghitungan suara.

Baca juga: Timnas AMIN Respons Sindiran Hingga Umpatan Prabowo Setelah Debat Pilpres: Jauh Dari Rasa Kepatutan

“Ini dapat mengganggu proses demokratis dan merusak prinsip-prinsip dasar demokrasi,” tandasnya.

KPU Tegaskan Tolak Ubah Format Debat

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari, menegaskan tidak akan mengubah format debat calon presiden dan calon wakil presiden (cawapres) 2024 meski dikritik Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pasalnya, format debat tersebut sudah pakem dan telah disepakati oleh seluruh tim sukses pasangan capres-cawapres.

Apabila diubah, kata Hasyim, nantinya justru menimbulkan banyak pertanyaan karena tiba-tiba ada perubahan kembali.

"Jadi, kalau sudah jadi pola, sudah pakemnya, ya, kita ikuti,"

Baca juga: Jubir TPN Ganjar-Mahfud: Baru Kali Ini Saya Lihat Pendukung Capres Kalah Debat Nangis

"Kalau ada perubahan, pasti akan menimbulkan pertanyaan berikutnya, kenapa polanya diubah?" kata Hasyim di Jakarta, Selasa (9/1/2024).

Ditegaskan Hasyim kembali, pihaknya tidak akan membuat rambu-rambu baru pada debat berikutnya.

Debat masih akan berlangsung dua kali yakni debat keempat dengan peserta cawapres dan debat kelima dengan peserta capres.