Bawaslu Tantang Pemerintah Revisi UU Agar Dana Saksi Bisa Dicairkan - News
News, JAKARTA - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu), Muhammad, menyayangkan sikap Pemerintah yang belum memberikan jawaban terkait usulan pengajuan pembiayaan mitra Panitia Pengawas Pemilu (PPL) dan dana saksi partai politik.
Menurut Muhammad, jika pemerintah beralibi tidak ada aturan pembiayaan negara untuk partai politik, harusnya bisa dicari celah hukumnya.
"Undang-undang saja bisa direvisi. Dicari celah hukumnya, bukan tidak mungkin kita cari payung hukumnya. Bawaslu siap memberikan argumentasi jembatan jawaban kepada pemerintah," ujar Muhammad dalam diskusi di Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Selasa (18/2/2014).
Pemerintah, kata Muhammad, terlihat tidak fokus karena larut dalan pro kontra partai yang setuju dan yang menolak dana saksi partai.
Lebih lanjut kata dia, saksi partai politik di seluruh TPS akan mengurangi tingkat kecurangan atau manipulasi. Muhammad berujar tidak ingin Pemilu 2014 sama dengan Pemilu 2009 dimana TPS menjadi bancakan partai-partai besar karena lebih dari separuh TPS tidak ada saksi partai politik.
Jika seluruh partai politik memiliki saksi di tiap TPS, Muhammad yakin gugatan hasil Pemilu akan minim.
"Bawaslu ingin mastikan ada mata telinga partai di setiap TPS. Kita dorong sinergitas pengawasan Pemilu dengan partai itu wajib. Besok kalau ada gugatan padahal saksi dana partai lengkap, kita pertanyakan. Kok masih menggugat? Bawaslu sangat mengharapkan ini disetujui pemerintah," tukas dia.
Sekedar informasi, Pemerintah akan mengucurkan dana sekitar Rp 1,5 triliun untuk Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu). Sekitar Rp 800 miliar akan digunakan untuk mendanai relawan Bawaslu yaitu Mitra Pengawas Pemilu Lapangan (Mitra PPL) dan Rp 700 miliar untuk dana saksi partai politik.
Terkini Lainnya
Pemilu 2014
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu), Muhammad, menyayangkan sikap Pemerintah yang belum memberikan jawaban
Jadi Ketua Umum IKA PPM 2024-2027, Ini yang Bakal Dilakukan David Chandrawan di 100 Hari Pertama
BERITA TERKINI
berita POPULER
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiwo Serahkan Program Sosial BI ke PMI Jakarta Utara
Ikatan Alumni UII Gelar Nobar Film Alkostar, Mahfud MD Bicarakan Konsep Sukma Hukum
Tenaga Ahli Utama KSP Sebut Moderasi Beragama Jadi Modal Indonesia dalam Urusan Diplomasi
Eks Menlu RI Tegaskan Pendidikan jadi Cara Tangkal Pengaruh Radikalisme di Indonesia
SYL Sebut 3 Kali Nama Surya Paloh Dalam Pembelaannya: Hormat Ku Buat Abang Ku