androidvodic.com

News, JAKARTA - Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Al Rasyid khawatir apabila ada pihak yang berusaha menyalahtafsirkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait status 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan usai tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

"Saya khawatir ada pihak-pihak lain yang masih 'bermain' di dalam menafsirkan arahan presiden meskipun arahan presiden sudah sangat jelas," kata Harun lewat pesan singkat, Selasa (18/5/2021).

Jokowi sebelumnya menyampaikan TWK dalam rangka alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tak bisa menjadi dasar pemberhentian 75 pegawai yang tak lolos.

Ia juga mengusulkan pegawai KPK yang tak lolos tes itu mengikuti sekolah kedinasan untuk memperbaiki hasil TWK.

"Saya mengapresiasi langkah presiden yang telah memberikan arah yang jelas terkait polemik 75 pegawai KPK yang dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dalam TWK," kata Harun.

Baca juga: Jokowi Tidak Setuju 75 Pegawai KPK Dinonaktifkan, PAN: KPK Harus Cabut SK No.652/2021

Namun ia menyayangkan arahan Jokowi yang sudah sangat jelas tersebut sampai saat ini belum dilaksanakan dengan cepat dan cermat oleh pihak-pihak terkait.

"BKN (Badan Kepegawaian Negara) yang saya dengar juga masih gamang dan masih ragu-ragu untuk segera memproses alih status bagi 75 pegawai KPK tersebut," ujar Harun.

BKN sebelumnya menyatakan, menunggu undangan untuk membahas tindak lanjut atas 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK.

“Tunggu diundang rapat dulu,” kata Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Senin (17/5/2021).

Menurut Bima, mengenai tindak lanjut terhadap 75 pegawai KPK akan dikoordinasikan bersama KPK, BKN, dan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Tjahjo Kumolo.

“Sesuai statement (Jokowi). KPK, Menpan, dan BKN,” kata dia.