Pengamat: Pimpinan MPR Harus Bisa Yakinkan Publik Amandemen UUD 1945 Bebas Dari Penumpang Gelap - News
News, JAKARTA - Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) memiliki pekerjaan rumah yang besar terkait wacana amandemen terbatas Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Pengamat Parlemen, Sebastian salang mengatakan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan pimpinan lainnya harus menyakinkan masyarakat bahwa tidak ada penumpang gelap dalam penyusunan amandemen konstitusi dalam menghadirkan kembali kewenangan MPR RI dalam menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
"Publik ini butuh keyakinan, memang dari proses pembuatan amandemen ini tidak ada penumpang gelap yang mencoba bermain di tikungan lalu membuka kotak pandora," ujar mantan Ketua Formappi itu dalam webinar ‘PPHN Memperkuat Konsensus Sistem Presidensial’ yang digelar Tribun Network, Selasa (16/11/2021).
"Itu sebenarnya kekhawatiran publik yang saya cermati. Respon yang ada saat ini," ucap Sebastian.
Baca juga: Bamsoet: Kehadiran PPHN Perkuat Sistem Presidensil
Selain itu, lanjut Sebastian, pimpinan MPR harus menyusun gagasan, ide dan konsep terkait amandemen terbatas UUD 1945.
"Lalu membangun narasi yang betul-betul bisa clear di publik bahwa ini tujuannya untuk menentukan arah pembangunan jangka panjang atau masa depan dari bangsa ini," jelasnya.
Jika narasi itu gagal tersampaikan dengan baik ke publik, maka itu hanya akan menimbulkan banyak spekulasi dan persepsi negatif.
"Akan menimbulkan spekulasi dan banyak persepsi, yang akan membuat opininya semakin melebar. Nah, ini yang kemudian berbahaya," ucapnya.
![Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menegaskan mundur dan tidak mendaftarkan diri ke KPU sebagai bakal calon Bupati Manggarai dalam Pilkada serentak 9 Desember mendatang. Hal itu disampaikannya, di kantor Formappi, Jakarta, Selasa (28/7/2015). (News/Andri Malau)](https://cdn-2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/sebastian-salang-mundur-dari-pencalonan-bupati-manggarai_20150729_163430.jpg)
Di acara yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menambahkan ada tantangan besar yang harus dihadapi dalam penyusunan haluan negara.
Satu di antaranya adalah efektifitas dan akurasi haluan negara dan rencana jangka panjang mengingat disrupsi teknologi perubahan yang makin cepat, baik ditingkat global maupun domistik.
“Kita sendiri menghadapi tiga tantangan perubahan besar di domestik yaitu, globalisasi, demokratisasi, dan desentralisasi. ketiga perubahan ini belum sepenuhnya kita pahami, kita masih mencari fomula untuk menghadapi ketiga perubahan besar tersebut, itulah tantangan yang harus dihadapi,” katanya.
Baca juga: Menteri PPN Suharso Monoarfa Pastikan PPHN Tak Batasi Kreativitas Capres
Sementara itu Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengatakan kalau PPHN diperlukan bangsa Indonesia, hal ini penting mengintegrasikan pusat dan daerah.
“PPHN suatu yang diperlukan di untuk menuju Indonesia emas tahun 2045, mengingat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasinoal (RPJPN) akan berakhir ditahun 2024 ini,” jelasnya.
Ia menjelaskan, tahun 2025 menuju 2045 harus ada naskah PPHN, harus ada perencanaan pembangunan sosial, ekonomi, politik budaya dan pendidikan yang akan berubah akibat disrupsi teknologi
Terkini Lainnya
Amandemen UUD 1945
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan pimpinan lainnya harus menyakinkan masyarakat bahwa tidak ada penumpang gelap dalam amandemen UUD 1945
BERITA TERKINI
berita POPULER
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiwo Serahkan Program Sosial BI ke PMI Jakarta Utara
Ikatan Alumni UII Gelar Nobar Film Alkostar, Mahfud MD Bicarakan Konsep Sukma Hukum
Tenaga Ahli Utama KSP Sebut Moderasi Beragama Jadi Modal Indonesia dalam Urusan Diplomasi
Eks Menlu RI Tegaskan Pendidikan jadi Cara Tangkal Pengaruh Radikalisme di Indonesia
SYL Sebut 3 Kali Nama Surya Paloh Dalam Pembelaannya: Hormat Ku Buat Abang Ku