androidvodic.com

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA  - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI Abraham Wirotomo mengatakan, Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 Persen perlu diberlakukan lagi untuk mempersiapkan siswa menghadapi ujian sekolah agar pelaksanaannya bisa berjalan lancar dan jujur. Hal ini seiring menurunnya level PPKM di sejumlah daerah.

"Tidak semua guru terfasilitasi gadget dan internet dengan baik. Belum lagi soal teknologinya. Ini yang dikhawatirkan bisa membuat pelaksanaan ujian online tidak maksimal," kata Abraham, di gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (16/3/2022).

Menurut Abraham, untuk menepis kekhawatiran munculnya lonjakan kasus COVID-19 pada pelaksanaan PTM, kata Abraham, pemerintah daerah harus meningkatkan testing COVID-19 dengan pendekatan penemuan kasus aktif atau active case finding (ACF).

Hal ini, sebagai salah satu cara untuk menentukan apakah sekolah itu aman atau tidak. Sejauh ini, ujar dia, testing ACF di sekolah menurun.

"Ini menjadi PR bagi pemerintah," ucapnya. 

Baca juga: Sekolah Dapat Lakukan PTM 100 Persen di Daerah PPKM Level 1 dan 2, Cek Aturan PTM Terbatas

Baca juga: PSI Minta Gubernur Anies Baswedan Tidak Gelar PTM 100 Persen

Lebih lanjut Abraham menjelaskan cara kerja testing penemuan kasus aktif di sekolah, yakni dengan melakukan testing 10 persen dari populasi.

Jika positivity di bawah 1 persen, jelas dia, maka tidak perlu dilakukan tindakan apa-apa. Namun, jika positivity 1-5 persen,  satu kelas harus diisolasi. 

"Nah, jika perbandingan antara jumlah kasus positif COVID-19 dengan jumlah tes yang dilakukan di atas 5 persen, isolasi selama dua minggu," tambahnya. 

Baca juga: Banten Terapkan PTM Terbatas

Baca juga: Sekretariat Kepresidenan Tetap Wajibkan Tamu Tes PCR  Sebelum Bertemu Jokowi

Abraham juga menekankan pentingnya percepatan vaksin di sekolah, agar siswa semakin terlindungi dari COVID-19, dan proses belajar mengajar bisa digelar secara tatap muka. 

Sementara terkait situasi pandemi COVID-19, Ia memastikan  saat ini semakin terkendali.

Hal itu, ditunjukkan dengan menurunnya level PPKM dan angka reproduction dari 1,09 menjadi 1,07.

Meski demikian, sambung Abraham, pemerintah tetap memegang prinsip kehati-hatian dalam menentukan segala kebijakan terkait penanganan COVID-19, terutama soal relaksasi. 

"Angka kasus dan kematian di negara-negara Eropa yang lebih dulu melakukan relaksasi mulai meningkat. Beberapa kota di Tiongkok juga kembali lockdown. Fakta-fakta ini membuat pemerintah tetap hati-hati dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan," tegasnya.