androidvodic.com

Laporan Reporter News, Rizki Sandi Saputra

News, JAKARTA - Lembaga survei Charta Politika kembali mengeluarkan hasil temuannya terkait dengan kondisi sosial ekonomi dan politik di tanah air, Senin (13/6/2022).

Dalam survei bertajuk 'Membaca Situasi Politik dan Konstelasi Elektoral pasca Rakernas Projo' itu didapati hasil terkait isu reshuffle kabinet menteri yang belakangan berhembus.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, dalam hasil survei pihaknya ini ditemukan kalau sebanyak 63,1 persen responden menyatakan setuju Presiden Jokowi melakukan reshuffle terhadap menteri kabinet Indonesia Maju.

"Ketika kita uji lebih lanjut bahkan 63,1 persen menyatakan setuju dilakukan reshuffle. Nah isu ini menjadi menarik menurut saya mendengarnya isu dalam beberapa hari ke depan," kata Yunarto saat menyampaikan hasil temuannya secara daring, Senin (13/6/2022).

Angka tersebut, kata Yunarto, menciptakan jarak atau gap antara nilai kepuasan publik terhadap kinerja Presiden dan Wakil Presiden dengan penilaian publik terhadap para menteri.

Di mana dalam hasil survei tersebut ada sekitar 68 persen responden merasa puas dengan kinerja Jokowi-Maruf, namun hanya 53,5 persen yang menyatakan puas dengan kinerja menteri.

"Artinya ada suatu yang salah. Ketika gap nya menjadi sangat besar tingkat kepuasan terhadap pemerintah dengan tingkat kepuasan terhadap menteri," ucap Yunarto.

Baca juga: Airlangga Hartarto Siap Bekerja Sama dengan PAN Bila Masuk Kabinet

"Padahal menteri kita tahu adalah orang yang dianggap dan menjalankan pemerintahan tersebut," sambungnya.

Sedangkan dari hasil survei tersebut didapati hasil hanya ada 24,3 persen publik yang tidak setuju jika Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet.

Baca juga: Suharso soal Isu Reshuffle Kabinet: Lebih Bagus Saya Enggak Tahu

Dari hasil tersebut, maka bisa dijadikan hipotesa jika reshuffle benar dilakukan oleh Presiden Jokowi.

Hal itu berpotensi akan menjadi faktor pendorong atau pemboosting naiknya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Maruf mendatang.

"Dengan catatan memang reshuffle didasarkan pada kebutuhan kinerja," kata Yunarto.

Baca juga: Muncul Spekulasi Nama Besar Direshuffle dari Kabinet, Elit PAN: Picu Efek Domino Politik Nasional

Sebagai informasi, survei yang dilakukan Charta Politika ini dilakukan dalam rentang waktu 25 Mei- 2 Juni 2022 dengan melibatkan 1.200 sampel.

Adapun metode pengambilan surveinya dengan melakukan multistage random sampling serta melakukan proses wawancara tatap muka.

Dari hasil survei tersebut didapati margin of error sekitar kurang lebih 2,83 persen dengan menerapkan quality control terhadap 20 persen responden.