Ketua Panja Tanggapi Protes Pengesahan RUU Kesehatan Jadi UU - News
News, JAKARTA - Pengesahan Omnibus Law Rancangan Undang–Undang (RUU) tentang Kesehatan menjadi Undang-Undang (UU) diwarnai penolakan dari tenaga kesehatan (nakes).
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI sekaligus Ketua Panja RUU Kesehatan Emanuel Melkiades Laka mengatakan kepentingan organisasi profesi (OP) telah diatur baik melalui UU Kesehatan yang baru disahkan.
"Kami yakin bahwa banyak yang mungkin mereka marah di UU ini sebenarnya sudah diatur dengan baik," kata Melki, sapaan karibnya di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2023).
Melki menegaskan komunikasi antara pihaknya dengan OP tentu tak berhenti setelah RUU Kesehatan disahkan jadi UU.
Dia menyebut setelah ini pihaknya akan berfokus agar UU Kesehatan memiliki peraturan turunannya.
"Yang juga mesti menjadi tugas kita adalah menghasilkan UU ini punya turunan peraturan baik itu PP (peraturan pemerintah) maupun peraturan level bawahnya," ujar Melki.
Melki memastikan peraturan turunan itu adalah untuk bisa mengakomodasi berbagai masukan dan kebutuhan OP.
"Tentunya ini menjadi perhatian publik ke depan, kita masih banyak duduk bersama membahas peraturan turunannya dan kita bekerja sama dengan baik agar penanganan ini yang maksud-maksud baik ini bisa kita teruskan ke lapangan dengan baik," ucapnya.
![Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menyerahkan naskah pandangan akhir Pemerintah kepada Ketua DPR RI, Puan Maharani dalam sidang Rapat Paripurna DPR RI ke-29 Masa Sidang V Tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2023). Dalam Rapat Paripurna tersebut, Pimpinan dan Anggota DPR RI mengesahkan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan menjadi Undang-Undang (UU). TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN](https://asset-2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/sidang-paripurna-dpr-ri-sahkan-ruu-kesehatan-menjadi-uu_20230711_172620.jpg)
Diberitakan sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan menjadi Undang-undang.
Pengesahan itu dilakukan dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Selasa (11/7/2023), yang dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani
Di meja pimpinan, Puan didampingi Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus dan Rachmat Gobel.
Awalnya, Ketua Panja RUU Kesehatan Emmanuel Melkiades Laka Lena menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tersebut.
Dari pembahasan yang dilakukan Komisi IX DPR RI dengan pemerintah, enam fraksi yakni PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, PAN dan PPP menyetujui RUU Kesehatan dilanjutkan pada pembicaraan Tingkat II atau disahkan menjadi undang-undang pada rapat paripurna.
Sementara itu satu fraksi yakni NasDem menerima dengan catatan, serta dua fraksi yaitu Demokrat dan NasDem menolak RUU Kesehatan.
![Massa pengunjuk rasa dari tenaga medis dan kesehatan melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2023). Mereka menuntut DPR RI untuk menunda pembahasan RUU Kesehatan dalam Omnibus Law saat Sidang Paripurna DPR RI karena dianggap akan merugikan tenaga kesehatan. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN](https://asset-2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/aksi-unjuk-rasa-tenaga-medis-tolak-ruu-kesehatan-omnibus-law_20230711_160016.jpg)
Terkini Lainnya
RUU Kesehatan
Ketua Panja RUU Kesehatan Emanuel Melkiades Laka tegaskan kepentingan organisasi profesi (OP) telah diatur baik melalui UU Kesehatan yang disahkan.
BERITA REKOMENDASI
UU Kesehatan Telah Disahkan, BPJS Kesehatan Tetap di Bawah Presiden
BERITA TERKINI
berita POPULER
Ketua Komisi II DPR Prihatin Hasyim Asyari Dipecat dari Jabatan Ketua KPU: Jadi Pelajaran bagi Semua
Siasat Eks Ketua KPU Hasyim Asyari Rayu Korban: Incar dari Awal, Beri Perlakuan Khusus, Janji Nikahi
Awal Mula Perkenalan dengan PPLN Den Haag, Bujuk Rayu Hasyim Asyari hingga Berakhir dengan Pemecatan
Kala Hasyim Asy'ari Janjikan Uang Rp4 M ke Korban, Ketua KPU Punya Harta Mayoritas Tanah Rp9,5 M
Minim Pengawasan Orangtua, Hampir Setengah Juta Anak di Indonesia Kecanduan Judi Online