Terkini Lainnya
TAG
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai implementasi Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja masih jauh dari ekspektasi.
ASPEK menilai, PHK yang saat ini terjadi di industri tekstil dan produk tekstik karena dipicu oleh pemberlakuan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.
Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI Said Iqbal menerangkan dua tuntutan utama buruh terhadap pemerintah pada aksi May Day 2024.
Ribuan orang dari beberapa elemen serikat buruh mulai menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat.
Gunakan kardus, para buruh suarakan tuntutan May Day 2024 di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat pada Rabu (1/5/2024) pagi.
KSPI menyuarakan dua tuntutan pada May Day 2024 yakni Cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja dan Hapus OutSourcing Tolak Upah Murah
Adapun kontrak tersebut, dijelaskan Iqbal, berkaitan dengan keinginan Partai Buruh agar UU Omnibus Law Cipta Kerja dicabut.
Kata Anies, terdapat beberapa faktor yang saat ini menunjukkan kalau UU itu bermasalah. Salah satunya, soal praktik kerja pihak ketiga atau outsourcin
Cawapres nomor urut 1, Cak Imin, berbicara soal UU Ciptaker. Sebut dirinya dan Anies akan lakukan kajian ulang terhadapnya apabila menang di Pilpres.
Direktur Ekonomi Digital Center of Law and Economic Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, UU Omnibus Law Cipta Kerja memang berbahaya
mengajar mata kuliah Politik Hukum dan Kebijakan Publik, Bamsoet membahas bagaimana sebuah peraturan kebijakan publik dibuat dan dinamika dibaliknya.
Mahkamah Konstitusi (MK) memutus menolak gugatan Omnibus Law UU Cipta Kerja dalam perkara nomor 54/PUU-XXI/2023 yang dimohonkan oleh 15 kelompok buruh
Buruh KSPSI menggelar aksi demo menuntut pencabutan UU Cipta Kerja dan kenakan upah minimum buruh di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.
Rombongan GBB itu semua diterima langsung oleh Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban dan Ketua Umum FSB Garteks Ary Joko beserta Sekjend FSB Garteks
Jamaludin Ghafur mengatakan, metode omnibus law yang digunakan pada Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 menyalahi aturan
Indra menilai pasal-pasal dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja sama sekali tidak berpihak kepada kelas pekerja.
Ketua Panja RUU Kesehatan Emanuel Melkiades Laka tegaskan kepentingan organisasi profesi (OP) telah diatur baik melalui UU Kesehatan yang disahkan.
Selain terburu-buru dan tak transparan, CISDI menemukan indikasi tidak dipublikasikannya naskah final RUU kesehatan ke masyaralat sebelum disahkan.
alasan kegentingan yang memaksa dalam penerbitan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), bukan pendapat subjektif Presiden.
Imbas demo buruh soal Judicial Review UU Omnibus Law Cipta Kerja, Rabu (21/6/2023) Jalan Medan Merdeka Barat depan patung kuda menuju MK ditutup.