KPK Limpahkan Berkas Para Penyuap Bupati Pemalang ke Pengadilan Semarang - News
Laporan Wartawan News, Ilham Rian Pratama
News, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan para tersangka penyuap Bupati nonaktif Pemalang Mukti Agung Wibowo ke Pengadilan Negeri Semarang, Jumat (18/8/2023).
Pelimpahan dilakukan oleh Kasatgas Penuntutan Ikhsan Fernandi.
Baca juga: KPK Ungkap Uang Korupsi Eks Bupati Pemalang untuk Biaya Muktamar PPP di Makassar Tahun 2020
Mereka yakni Terdakwa Abdul Rachman (Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pemalang), Suhirman (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaaten Pemalang), dan Mubarak Ahmad (Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang).
Mereka akan diadili dalam perkara dugaan suap jual beli jabatan di Pemkab Pemalang.
"KPK melimpahkan perkara Terdakwa Abdul Rachman (Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pemalang) dkk ke Pengadilan Tipikor," kata Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Sabtu (19/8/2023).
"Para terdakwa adalah pihak pemberi suap pada Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo," tambahnya.
Dikatakan Ali, penahanan para terdakwa tersebut beralih status menjadi tahanan Pengadilan Tipikor dan tempat penahanan saat ini masih berada di Rutan KPK.
"Agenda persidangan untuk pembacaan surat dakwaan masih menunggu diterbitkannya penetapan hari sidang dari Panmud Tipikor," ujar Ali.
Adapun dalam perkara ini KPK telah menetapkan total 13 tersangka, yaitu:
1) Mukti Agung Wibowo, Bupati Pemalang periode 2021-2026
2) Adi Jumal Widodo, swasta/Komisaris PD Aneka Usaha
3) Slamet Masduki, Pj Sekda
4) Sugiyanto, Kepala BPBD
Terkini Lainnya
Para terdakwa akan diadili dalam perkara dugaan suap jual beli jabatan di Pemkab Pemalang.
BERITA REKOMENDASI
Kominfo dan KPK Sosialisasikan SPI untuk Berantas Korupsi
KPK Cek Uang Rp2 Miliar Diduga dari SYL Masuk ke Rekening Penampung
BERITA TERKINI
berita POPULER
Kemenkes Buka Peluang Dokter Asing Layani Pasien dicIndonesia, Ketua PB IDI Angkat Bicara
Penonaktifan NIK DKI Sampai Kapan? Ini Penjelasan Dirjen Dukcapil
Fasilitas Komisioner KPU RI Disorot Mahfud MD, Komisi II DPR Minta Pejabat Publik Jaga Kepantasan
Diuji Beban 12 Truk Seberat 360 Ton, Tol MBZ Aman Dilewati Seluruh Golongan Kendaraan
Pakar Hukum Pidana Sebut Pegi Setiawan Bisa Jadi Tersangka Lagi, Ini Pertimbangannya