androidvodic.com

TRIBUNNNEWS.COM, JAKARTA - Debat perdana calon presiden (capes) berlangsung pada Selasa (12/12/2023) malam lalu.

Debat perdana membahas mengenai 'Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi'.

Ganjar menegaskan komitmennya dengan Mahfud MD untuk memberikan perhatian yang lebih besar pada kesetaraan akses, kesempatan pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, dengan fokus pada wilayah yang belum merasakan manfaat pembangunan yang ada.

Ganjar-Mahfud berharap dapat menciptakan Indonesia yang lebih merata, adil, dan berkeadilan bagi semua warganya.

Ganjar menekankan perlunya pemberantasan korupsi dan penegakan keadilan dalam pemerintahan, serta memastikan perlakuan yang adil bagi semua orang dalam berdemokrasi.

Namun Ganjar mengkritisi debat perdana capres yang digelar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Selasa (12/12/2023) malam.

Adapun dalam debat perdana capres, Ganjar sempat bertanya ke Prabowo mengenai komitmennya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu jika terpilih di Pilpres 2024.

Ganjar mengatakan, terdapat 12 kasus pelanggaran HAM berat mulai dari peristiwa 1965-1966, peristiwa Talangsari 1989 hingga peristiwa Wamena 2003.

Dia menjelaskan, pada tahun 2009 lalu, DPR sudah mengeluarkan empat rekomendasi untuk presiden, yakni membentuk pengadilan HAM ad hoc.

Kemudian, menemukan 13 korban penghilangan paksa, memberikan kompensasi dan pemulihan, dan meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa sebagai upaya pencegahan.

Pertanyaan tersebut pun langsung dijawab Prabowo, dan prabowo mengatakan, dirinya sudah berkali-kali memberikan jawaban.

Prabowo lalu meminta agar kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tidak dipolitisasi.

Ganjar pun mengaku tidak puas dengan jawaban capres nomor urut 2, Prabowo Subianto terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Menurut Ganjar pertanyaan soal HAM penting agar siapapun kandidat yang ikut Pemilu berikutnya tidak dikaitkan dengan kasus HAM lagi.

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menegaskan, dirinya mengajukan pertanyaan itu bukan untuk mendiskreditkan pihak tertentu.