androidvodic.com

Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow 

News, JAKARTA - Profesor Filsafat Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyakara, Franz Magnis Suseno SJ atau Romo Magnis menyoroti wacana jumlah kementerian di bawah pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang bakal bertambah dari 34 jadi 40.

Ia melihat langkah ini sebagai awal pemerintahan Indonesia yang bakal menjadi seperti pemerintahan Tiongkok.

Romo Magnis menilai bertambahnya jumlah kementerian sebagai langkah supaya deretan partai politik mulai merapat ke barisan Prabowo-Gibran.

Sehingga tidak ada lagi partai politik yang tidak sejalan dengan pemerintah. Namun hal ini bakal menghilangkan peran partai politik yang berusara mewakilkan rakyat.

"Bayangkan nanti misalnya pemerintah membuat semua partai, semua mendukung pemerintah karena semua partai mendapat kementerian dan kedudukan yang diharapkan? Gembira-gembira. Siapa yang mewakili rakyat, apa ada perwakilan rakyat? Tidak ada itu. Apa ini sistem masa depan?", ujar Romo Magnis saat menjadi pembicara dalam diskusi di Auditorium STF Driyakara, Jakarta, Senin (20/5/2024).

Romo Magnis menjelaskan, di bawah pemerintahan Presiden Xi Jinping, Tiongkok berhasil dengan langkah yang efisien mengangkat 8 juta masyarakat dari kemiskinan. Hal itu ia sebut sebagai prestasi yang luar biasa.

"Apa kita akan ke sana? Apa kita punya efisiensi sama dengan Xi Jinping?," lanjutnya.

Namun, Romo Magnis masih terus berharap proses demokrasi dalam bernegara masih dapat diteruskan. Di satu sisi, ia mengakui bahwa sekarang langkah seperti wacana bertambahnya kementerian ini misalnya, yang harus dihadapi mulai sekarang hingga beberapa tahun mendatang di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Saya sendiri masih mengharapkan demokrasi karena demokrasi adalah sesuatu dengan kemerdekaan. Merdeka itu berarti bebas, bebas itu berarti setiap orang itu ikut menentukan negara. Tetapi memang itulah yang akan kita hadapi di tahun-tahun mendatang. Anda yang harus melihat itu apa akan menjadi sistem yang mana Indonesia ini," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra yang merupakan salah satu partai pendukung Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 mengungkap wacana penambahan kementerian di era Prabowo. Yusril menyebut telah mendengar wacana penambahan kementerian dari 34 menjadi 40.

Yusril juga mengungkap potensi penambahan Kementerian ini sepenuhnya menjadi hak prerogatif dari presiden terpilih. Menurutnya, kemungkinan penambahan kementerian ini dapat terealisasi.