Mahfud MD Sebut Kasus Dugaan Anggota Densus 88 Kuntit Jampidsus Harus Dijelaskan Secara Lugas - News
Laporan Wartawan News, Gita Irawan
News, JAKARTA - Pakar hukum tata negara sekaligus Menko Polhukam periode Oktober 2019-Februari 2024 Mahfud MD angkat bicara terkait kasus dugaan anggota Densus 88 Antiteror Polri kuntit Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Ardiansyah.
Mahfud mengaku tidak mengetahui apa yang terjadi dalam peristiwa tersebut.
Namun demikian, menurutnya kasus tersebut harus dijelaskan dengan lugas dan terang oleh pejabat terkait.
"Saya juga tidak tahu, apa yang terjadi dengan peristiwa ini. Ini harus di-clear-kan dengan lugas dan terang oleh Pejabat terkait," kata Mahfud kepada wartawan pada Selasa (28/5/2024).
Menurut Mahfud, penjelasan tersebut tak bisa diulur-ulur sambil berharap masyarakat lupa karena munculnya kasus-kasus lain.
Hal tersebut, kata dia, menyangkut profesionalisme dan masa depan penegakan hukum.
Baca juga: Kata Jokowi setelah Panggil Kapolri dan Jaksa Agung Buntut Dugaan Densus 88 Kuntit Jampidsus
"Jangan sampai menjadi preseden baru dalam penegakan hukum," kata dia.
Menurutnya di masyarakat sekarang sudah beredar dugaan macam-macam.
Dugaan tersebut, kata dia, di antaranya mengaitkan kejadian penguntitan Jampidsus dengan kasus-kasus besar tertentu atau adanya upaya saling sandera.
Baca juga: Soal Isu Densus 88 Kuntit Jampidsus, Menkopolhukam Isyaratkan Bakal Bertemu Kapolri dan Jaksa Agung
"Kalau mau, ini kan tidak terlalu sulit untuk dijelaskan, sebab peristiwanya jelas, tempat kejadiannya jelas, pelaku dan targetnya jelas. Masyarakat juga tahu siapa yang harus menyelesaikan dan menjelaskan ini," kata Mahfud.
Terkini Lainnya
Jampidsus Diduga Dikuntit
Mahfud MD angkat bicara terkait kasus dugaan anggota Densus 88 Antiteror Polri kuntit Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus).
VIDEO Survei Kaesang Melejit di Jateng, Batal Maju di Pilkada Jakarta?
BERITA REKOMENDASI
Soal Laporan Terhadap Jampidsus, Ini Saran Pukat UGM untuk KPK
BERITA TERKINI
berita POPULER
Pemerintah Didesak Minta Maaf dan Bertanggung Jawab, Imbas Diretasnya Pusat Data Nasional
KPK Panggil Dua Dirut Perusahaan Swasta Sebagai Saksi Kasus Korupsi Gubernur Maluku Utara Abdul Gani
Anggota DPR Minta PTN Bisa Jadi Pusat Riset dan Bersaing di Level Dunia
KPK Lelang Ruko Eks Wakil Rektor UI Tafsir Nurchamid di Depok Senilai Rp1,2 Miliar
Pimpinan KPK Ungkap Soal Ego Penegak Hukum: Jika Kami Tangkap Jaksa tiba-tiba Kejaksaan Tutup Pintu