Terkini Lainnya
TAG
Bamsoet disanksi karena pernyataannya soal seluruh partai politik setuju untuk melakukan Amandemen UUD 1945.
Dia menegaskan, Ketua MPR Bambang Soesatyo tidak pernah menyatakan seluruh partai politik setuju untuk melakukan amandemen penyempurnaan UUD RI 1945.
Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengklaim tak pernah menyatakan seluruh partai politik setuju untuk melakukan amandemen penyempurnaan UUD 1945.
Dalam kesempatan itu, Bamsoet mengklarifikasi soal isu yang keluar bahwa MPR RI memutuskan amandemen UUD 1945.
Sjarifuddin Hasan menuturkan, wacana perlunya amandemen pun sempat berkembang tak sebatas haluan negara
"Pada dasarnya, Fraksi Partai NasDem mendukung amendemen UUD 1945," kata Tobas saat jumpa pers di NasDem Tower.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo melakukan Silaturahmi Kebangsaan dengan Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno terkait kajian amandemen UUD 1945.
UUD 1945 diminta dikembalikan ke naskah aslinya, sehingga UUD 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh (37 Pasal), dan Penjelasan.
Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Mahyudin, menyoroti adanya suasana kebatinan yang kurang baik dalam wacana amandemen UUD 1945.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa wacana Amandemen UUD 1945 sebaiknya dilakukan setelah Pemilu 2024.
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera mengatakan pihaknya khawatir MPR akan menjadi lembaga tirani dan oligarki.
Partai Amanat Nasional (PAN) setuju dengan wacana amandemen UUD 1945 agar presiden bisa dilantik dan dipilih MPR RI.
Menurut Mahfud amandemen UUD 1945 harus dibarengi dengan adanya komitmen menegakkan konstitusi.
Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan bahwa pihaknya belum akan membahas amandemen UUD 1945 sekarang ini.
Wakil Ketua MPR RI menegaskan penguatan Lembaga DPD melalui amandemen UUD 1945 sulit untuk direalisasikan.
Ketua DPD RI mengatakan DPD RI sudah seharusnya memiliki proposal atau usulan perbaikan konstitusi yang mampu memperkuat kedaulatan dan kemakmuran.
Simak proses amandemen UUD 1945 di Indonesia. Dimulai dari tahap perubahan hingga rincian hasil amandemen UUD 1945.
Timothy Ivan Triyono mendesak MPR RI agar segera membahas amandemen UUD 1945 terkait jabatan presiden tiga periode.
Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengharapkan pembentukan Panitia Adhoc yang akan menyusun substansi PPHN
Hidayat Nur Wahid sepakat dengan sikap berbagai pakar HTN, juga Fraksi PDIP MPR RI dan beberapa anggota DPD, yang mengusulkan agar amandemen konstitus