Terkini Lainnya
TAG
Nilai barang yang dimusnahkan diperkirakan mencapai Rp2.865.759.200 dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai Rp1.919.953.900
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta kementerian dan lembaga agar mengelola barang milik negara dengan baik agar tidak menjadi aset tidur.
Irjen Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Bambang Suswantono, menilai Barang Milik Negara (BMN), harus dikelola dengan baik.
Penandatanganan Adendum Perjanjian Kerjasama ini dilakukan dalam rangka optimalisasi penyediaan, pengembangan dan pengelolaan infrastruktur pelabuhan.
PT TWC mendapat mandat dari Kementerian Sekretariat Negara untuk mengelola TMII sejak 1 Juli 2021
PT Cipta Loka Kamayangan (PT CLK) sebagai pengelola Taman Legenda Keong Emas mempertanyakan legalitas pengelola baru TMII.
Terjadi kebakaran di Kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) hari ini, Kamis (8/12/2022). Arsip-arsip negara dipastikan aman dari Api.
Kebakaran terjadi di kantor Kemenkumham di salah satu bagian gedungnya, penyebab kebakaran belum diketahui.
Nilai barang milik negara atau BMN Republik Indonesia mencapai Rp 6.659 triliun, atau 58,06 persen dari total aset yang tercatat dalam neraca.
Melalui hibah dan lelang barang hasil penindakan, Bea Cukai menunjukkan komitmennya dalam menegakkan hukum dan mengamankan hak keuangan negara.
Bea Cukai kembali melakukan pemusnahan Barang Milik Negara (BMN) hasil tegahan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi pengelolaan BMN di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
Bukan hanya warga biasa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ternyata mengkhawatirkan terkait praktik mafia tanah.
KSP ini juga diharapkan dapat meningkatkan kontribusi yang diperoleh dari pengelolaan Pelabuhan Labuan Bajo.
Menjalankan fungsi sebagai community protector, Bea Cukai Bandung melaksanakan pemusnahan barang ilegal yang telah menjadi BMN pada Kamis (12/8/2021).
Perjanjian kerja sama ini juga merupakan bentuk dukungan terhadap pengembangan Labuan Bajo sebagai salah satu DPSP.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menerima penyerahan Barang Milik Negara (BMN) berupa rumah susun dan rumah khusus dari Kementeri
Direktur Barang Milik Negara Kemenkeu Encep Sudarwan menjelaskan beberapa prinsip dalam melakukan pemanfaatan BMN.
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah pada Pelabuhan Kelas II Tanjung Redeb, Kalimantan Timur akan dioperasikan sebagai lahan lapangan penumpukan.
Pahala mengingatkan, kadang di tingkat kesepakatan baik, tapi di tataran operasional-teknis terkendala.