Terkini Lainnya
TAG
Lebih lanjut Diah mengatakan hal terpenting yakni adalah mengatasi praktik judi online. Pasalnya, Diah menilai penanganan dan pemberantasan perlu
UU KIA juga mengatur hak cuti bagi suami yang istrinya sedang melahirkan. Suami dapat memperoleh cuti 2 hingga 5 hari.
Pengesahan itu dilakukan pada Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, pada Selasa (4/6/2024).
Komisi VIII DPR meminta pemerintah membenahi sistem manajemen penyelenggaraan ibadah haji untuk membuat jemaah semakin nyaman saat menjalankan ibadah.
Diah Pitaloka khawatir jumlah bakal calon anggota legislatif (bacaleg) perempuan berkurang pada saat (KPU) RI nanti menetapkan Daftar Calon Tetap.
Diah Pitaloka menyayangkan banyak pihak yang fokus membicarakan persaingan antar-bakal calon presiden (bacapres) jelang Pemilu 2024.
Diah Pitaloka mengaku bingung dengan pandangan publik yang di mana untuk ikut kontestasi pemilu, harus punya modal uang banyak.
pengesahan UU TPKS oleh DPR dibawah pimpinan Puan Maharani sebagai wujud dari perjuangan panjang dalam sejarah perjuangan perempuan Indonesia.
Membangun dialog dengan sejumlah organisasi perempuan adalah cara Puan Maharani untuk menyerap aspirasi terkait UU TPKS ini.
Ketua DPR RI Puan Maharani menerima aspirasi dari sejumlah aktivis perempuan mengenai RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
RUU TPKS penting untuk menjadi payung hukum yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP, UU KDRT, UU TPPO, UU Pornografi, dan lainnya.
Terbitnya Permendikbudristek PPKS di Lingkungan Perguruan Tinggi merupakan langkah progresif di dalam persoalan penanganan kekerasan seksual.
Aksi saling teriak antara Risma dan pengunjuk rasa ini menambah panjang sepak terjang Risma di ruang publik.
Pemerintah Indonesia pada akhirnya memutuskan untuk meniadakan haji dengan alasan kesehatan dan keselamatan.
Kunjungan ini dimaksudkan untuk mengawasi pemberdayaan masyarakat miskin dan kelompok rentan di Kabupaten Banyumas.
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Diah Pitaloka menggantikan Ihsan Yunus sebagai Wakil Ketua Komisi VIII DPR.
Apresiasi PP Kebiri kimia, Anggota Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka beri sejumlah catatan soal anggaran hingga obat kimia yang disuntikkan.
RUU PKS sebenarnya sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas), namun dikeluarkan dari prioritas tahun ini.
Salah satu yang sempat menjadi alasan pembahasan RUU itu mentok adalah perdebatan mengenai hasrat seksual.
Jangan sampai nantinya masing-masing lembaga maupun kementerian melakukan penganggaran dan melaksanakan test masing-masing tanpa koordinasi