Terkini Lainnya
TAG
Tito menekan supaya KPU serius dalam mengantisipasi kebocoran data. Terlebih, UU Perlindungan Data Pribadi sudah mulai berlaku pada 17 Oktober 2024.
KIP mengabulkan gugatan Pengurus Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Tim Hukum AMIN anggap janggal data Sirekap KPU RI yang capai ribuan dalam satu TPS padahal batas maksimal DPT dalam satu TPS hanya capai 300 orang.
Ia menegaskan KPU tidak menolak menginformasikan terkait DPT yang diminta oleh YAKIN. Tetapi, memang ada aturan yang berlaku terkait hal itu.
Diketahui, vonis hakim kepada tujuh anggota PPLN Kuala Lumpur ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni hukuman 6 bulan penjara dengan masa percobaa
Jumlah surat suara yang tak sampai itu bahkan mencapai lebih dari setengan total DPT, yakni 156.367 orang.
Hasyim sebagai Ketua KPU memerintahkan Faruk agar surat suara yang sudah dikirim ke DPT yang diubah tersebut ditarik kembali.
Di persidangan ini juga, Faruk mengakui bahwa surat suara untuk 1.402 DPT yang diubah itu hampir seluruhnya sudah dikirim melalui pos.
Ketua PPLN Kuala Lumpur itu mengaku mengubah data DPT melalui inisiasi di Whatsapp Group oleh rekannya yang kini juga menjadi terdakwa, yakni Tita
Eks PPLN Masduki Khamdan Muchamad alias MKM mengaku tidak mengetahui dirinya menjadi tersangka dalam kasus penggelembungan atau mark up DPT
7 terdakwa kasus dugaan tindak pidana pemilu terkait penambahan data DPT di Kuala Lumpur, Malaysia jalani sidang perdana di PN Jakpus hari ini.
Segera disidang, enam dari tujuh tersangka yang merupakan PPLN serta barang buktinya dilimpahkan ke Kejari Jakpus karena berkasnya sudah lengkap.
Satu dari tujuh PPLN Kuala Lumpur, Malaysia yang ditetapkan sebagai tersangka kasus penggelembungan atau mark up DPT Pemilu masih buron.
KPU menunda rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional serta penetapan hasil Pemilu Serentak 2024 karena rapat di DKPP.
Dalam perkara etik ini, Rico Nurfiansyah Ali selaku pengadu mengadukan seluruh komisoner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI karena dinilai tidak akuntabel
Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos mengatakan pihaknya sudah mengonfirmasi langsung perihal NIK janggal tersebut.
Berdasarkan penelusuran kombinasi angka NIK yang janggal kasus itu terjadi di DPT dalam maupun luar negeri. NIK janggal ini mulai rama diperbincangkan
Ombudsman RI menyoroti perlunya evaluasi terhadap data pemilih di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan.
Hasyim menjelaskan pemilih tersebut dapat langsung mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) di kelurahan atau desa sesuai dengan alamat KTP.
Pemilih masih dapat mencoblos meski tak membawa formulir C6 saat datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).