Terkini Lainnya
TAG
KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu dinilai punya banyak masalah sehingga menimbulkan keraguan atas kredibilitas lembaga ini.
Ketua Komisi Pemimpin Umum (KPU) RI, Hasyim Asy'ari dan seluruh anggota kembali dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Putusan MA begitu membingungkan mengingat apa yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilik (PKPU) sudah sesuai UU dan tidak ada pertentangan
Menurut dia KPU adalah salah satu penyebab Pemilu 2024 rusak yang dimulai dari kebijakan KPU sejak Pemilu 2024 belum dimulai.
Hadar Nafis Gumay mengatakan Ketua dan Anggota jajaran KPU RI saat ini tidak siap dalam menghadapi pemilu.
Jika dibandingkan dengan beberapa pemilu sebelumnya, Hadar mengatakan pemilu di bawah KPU saat ini ia sebut jauh lebih kacau balau.
Hadar Nafis Gumay menduga sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) bukan merupakan alat bantu melainkan alat rekayasa.
Ketentuan khususnya yakni perihal putusan Bawaslu yang meminta KPU memenuhi keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif.
Padahal, jelasnya, Pasal 245 UU 7/2017 mengatur bahwa daftar bakal calon memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen.
Kelompok masyarakat sipil mengadukan seluruh Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Selasa
Fokus aduan dari PKPU 10/2023 itu terkait norma pembulatan desimal ke bawa penghitungan keterwakilan perempuan.
Hadar Nafis Gumay melihat uji materi batas minimum usia calon presiden (capres) dan cawapres turun dari 40 ke 35 tahun upaya merekayasa.
Anggota KPU RI 2012-2017 Hadar Nafis Gumay mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah melakukan pembohongan publik.
Nadar Nafis Gumay mengatakan staf KPU yang dipecat tersebut merupakan korban. Sebab, sebagai staf, ia hanya menjalankan perintah para atasannya
Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih kecewa dengan hasil putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang dijatuhkan kepada KPU.
Hadar Nafis Gumay berharap putusan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan KPU tidak terlalu lama.
Hadar Nafis Gumay serahkan 10.000 petisi warga dukung DKPP usut tuntas dugaan kecurangan proses verifikasi faktual yang diselenggarakan KPU RI.
Hadar Nafis Gumay menyayangkan peran Bawaslu RI yang pasif dalam menyikapi dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang dilakukan KPU.
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) diharapkan mulai bergerak membenahi proses tahapan Pemilu 2024.
Kurnia Ramadhana dari Indonesia Corruption Watch (ICW), mengatakan, DKPP harus menjatuhkan sanksi berat atas dugaan kecurangan pemilu.