Terkini Lainnya
TAG
Ketua PBNU berbicara soal keputusan pihaknya menerima IUP yang diberikan pemerintah kepada ormas keagamaan. Akui kini NU di-bully di media sosial.
Sekjen PAN Eddy Soeparno menyampaikan apresiasi dan rasa hormat atas pernyataan Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir mengenai izin tambang.
Menteri BKPM, Bahlil Lahadalia, akhir-akhir ini menjadi sorotan terkait pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada organisasi keagamaan.
MUI masih menunggu tawaran dari pemerintah terkait mendapat wilayah pertambangan atau tidak. Hal ini menanggapi PBNU yang sudah meminta izin IUP.
Selasa (4/6/2024) ini, tim penyidik memeriksa Bupati Kutai Barat periode 2006 sampai 2016, Ismail Thomas. Ismail Thomas juga pernah menjadi anggota
Seharusnya, sambung Mulyanto, badan usaha yang sudah memiliki IUP otomatis terdaftar dalam MODI
Mulyanto, menolak rencana pemerintah memberi karpet merah bagi pembaruan izin usaha pertambangan (IUP) PT. Freeport Indonesia (PTFI) sampai tahun 2061
Sebab dia menilai, hal tersebut sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap ormas-ormas yang bahkan sudah ada sebelum Indonesia merdeka.
Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP Harris Turino mendesak Bahlil untuk lebih transparan terkait pemberitaan miring media nasional soal izin IUP Tambang
Kerugian yang ditimbulkan akibat kasus korupsi di PT Timah mengalahkan kasus mega korupsi lainnya seperti BLBI dan Asabri.
Bahlil dilaporkan ke KPK lantaran diduga telah melakukan tindak praktik korupsi dengan proses pencabutan ribuan izin tambang sejak 2021-2023
Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, penerimaan uang disebabkan Abdul Gani memberikan izin usaha pada para kontraktor pertambangan.
Taksiran besarnya nilai kerugian negara itu lantaran kegiatan pertambangan ilegal yang sampai merusak alam.
Tiga petinggi PT Timah yang diperiksa yakni Kepala Divisi Akuntansi, dan Kepala Unit Tambang Darat, dan Kepala Bidang Peleburan UNMET.
Buka penyelidikan dugaan korupsi sektor pertambangan di Kementerian ESDM, KPK klaim kantongi temuan awal dugaan suap antara pejabat ESDM dengan swasta
Ombudsman RI minta Menteri ESDM meninjau ulang keputusan tentang tata cara pemprosesan penerbitan dan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Buntut dari insiden di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, Komisi VII DPR RI akan minta keterangan dari Kementerian ESDM.
Bahlil Lahadalia mengatakan pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) tidak sembarangan dan bukan tanpa dasar.
evaluasi dilakukan menyeluruh untuk izin yang tidak dijalankan, tidak produktif, dialihkan ke pihak lain, serta tidak sesuai dengan peruntukan
Tidak produktif, dialihkan ke pihak lain, serta tidak sesuai dengan peruntukan dan peraturan, dicabut pemerintah.